Manajemen Pemasaran

Posted: Januari 10, 2012 in Uncategorized

Nama : Ervan Yunisa
NIM : 224409012
Kelas: Gab

Makalah Manajemen Pemasaran

Judul : MEMPOSISIKAN TAWARAN KITA KEPASAR MELALUI SIKLUS DAUR HIDUP PRODUK DAN PENGEMBANGAN TAWARAN PRODUK BARU KE PASAR

Setiap produk baru yang diluncurkan ke pasar akan melewati suatu daur hidup produk dengan berbagai persoalan dan peluang yang berubah-ubah. Riwayat suatu penjualan dari kebanyakan produk mencakup empat tahap :
1.Tahap Perkenalan
2.Tahap Pertumbuhan (growth)
3.Tahap Kedewasaan (maturity)
4.Tahap Kemunduran (decline)

Konsep daur hidup bisa dimanfaatkan oleh manajer agar bisa memahami dinamika produk dan pasar. Manfaat sesungguhnya bisa beragam tergantung dari situasi pengambilan keputusan. Sebagai alat perencanaan, konsep daur hidup produk bisa membantu memperjelas tantangan-tantangan pemasaran pada setiap tahap dan alternative strategi apa saja yang bisa digunakan perusahaan. Sebagai alat pengendalian, konsep ini membantu perusahaan dalam membandingkan prestasi dengan produksi sejenis dimasa lalu.

Sebenarnya pola daur hidup produk adalah selalu berubah-rubah, karena sulit menduga lamanya suatu tahap dan para manajer sendiri sering tidak bisa memastikan pada tahap apa produk mereka saat ini berada. Suatu produk mungkin kelihatannya mencapai tahap kedewasaan, padahal hanya mencapai saat mendatar pada tahap pertumbuhan untuk sementara sebelum menaiknya kurva untuk kedua kalinya. Pola daur hidup merupakan alat strategi pemasaran, bukan seperti siklus hidup organism yang alami dan pasti. Pola daur hidup menjadi akibat dari berbagai strategi pemasaran yang telah ditentukan perusahaan. Jika penjualan suatu produk menurun, manajer jangan segera mengambil kesimpulan bahwa produk sudah jelas masuk ke tahap kemunduran, karena masih dimungkinkan diambil langkah-langkah strategi pemasaran untuk menaikkan kembali penjualan.

Berikut akan diuraikan empat tahap Daur Hidup Produk beserta contoh strategi implementasi memposisikan tawaran produk kepasar (perusahaan-perusahaan industry) berupa Fasilitas Kepabeanan dan pengembangan produk baru berupa fasilitas Kawasan Berikat ke pasar (perusahan-perusahaan industry di Jawa Barat).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mengeluarkan/menerbitkan suatu produk/jasa berupa pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Berbagai macam fasilitas kepabeanan dan cukai telah di keluarkan pemerintah, tetapi untuk mempersempit pembahasan maka akan di uraikan hanya berupa pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengembangan produk fasilitas berupa Kawasan Berikat.

Kami uraikan terlebih dahulu fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB) ini sebelum mengimplementasikan kedalam pokok pembahasan utama.

Pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada perusahaan-perusahaan produsen yang kegiatan produksinya memerlukan bahan baku impor dan hasil produksinya terutama adalah ekspor. Fasilitas yang diberikan adalah berupa fasilitas pembebasan Bea Masuk & Cukai serta PPN & PPnBM tidak dipungut dan fasilitas pengembalian. Untuk mendapatkan fasilitas ini perusahaan wajib memiliki NIPER (Nomor Induk Perusahaan). Cara mendapatkan NIPER adalah perusahaan mengajukan DIPER (Daftar Isian Perusahaan), kemudian Tim KITE Kanwil DJBC Jawa Barat melakukan penelitian administrasi dan lapangan dan membuat Berita Acara. Persetujuan/penolakan akan diberikan paling lambat 3 hari sejak tanggal Berita Acara. Setelah mendapatkan NIPER, perusahaan produksen dapat melakukan kegiatan impor yang memperoleh fasilitas pembebasan pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan cara terlebih dahulu menaruh jaminan sebesar pungutan Negara tersebut. Apabila barang impor telah diolah/dirakit/dipasang pada barang lain telah dilakukan ekspor maka jaminan yang telah dibayarkan tadi bias di cairkan kembali.

Fasilitas pembebasan dan pengembalian diberikan untuk :

– Barang/bahan asal impor untuk diolah/dirakit/dipasang pada barang lain untuk tujuan ekspor diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

– Barang/bahan asal impor untuk diolah/dirakit/dipasang pada barang lain yang telah dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor-nya untuk tujuan ekspor dapat diberikan pengembalian

– Terhadap hasil olahan yang bahan bakunya asal impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau pengembalian jika bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah dibayar.

– Terhadap hasil produksi barang jadi 25% dari realisasi ekspor dapat dijual ke pasar bebas dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

– Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi,barang jadi yang rusak dan bahan baku asal impor dapat dijual ke pasar bebas dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pengembangan dari produk fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB) adalah berupa Kawasan Berikat (KB). Fasilitas Kawasan Berikat pelayanan lebih maksimal karena pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sama sekali tidak dibayar, tetapi hanya ditangguhkan artinya barang tidak dikenakan pungutan Negara dan pajak dalam rangka impor selama barang tersebut diekspor kembali sehingga tidak diperlukan lagi jaminan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor tadi. Di setiap perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat menyediakan ruangan yang memadai untuk ditempati petugas bea cukai yang akan memberikan pelayanan secara maksimal kepada perusahaan. Perusahaan dapat meminta pelayanan kepabeanan melalui petugas bea cukai yang selalu stand by di perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Bea Cukai yang letaknya jauh dari perusahaan untuk mendapatkan pelayanan ekspor impor. Dengan adanya petugas yang selalu stand by ini akan menghemat waktu dan biaya pengurusan kegiatan kepabeanan.

Perlu kami sampaikan bahwa fasilitas kepabeanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini adalah pelayanan public, maka target utama adalah bukan kepada profit oriented tetapi lebih utama kepada kepuasan pelayanan dan tujuan secara nasional yaitu untuk pencapaian tujuan pembangunan berupa :

– Memajukan industry dalam negeri

– Membuka lapangan kerja

– Mempengaruhi terhadap penerimaan Negara

Saat ini pelayanan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dilakukan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat jalan Asia Afrika 114 Bandung, sedangkan pelayanan fasilitas Kawasan Berikat ditangani oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Gedebage.

Berikut diuraikan tahap-tahap daur hidup produk secara umum beserta korelasinya dengan produk pelayanan yang ditawarkan pemerintah melalui Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

I. TAHAP PERKENALAN

Pada tahap ini pertumbuhan penjualan lambat karena produk baru saja diperkenalkan di masyarakat konsumen. Biaya sangat tinggi sehingga produk tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Untuk memperkenalkan suatu produk baru, memerlukan waktu yang sangat lama sekali untuk mengisi ke jalur distribusi dan mendorongnya pada berbagai pasar. Jumlah keuntungan yang diperoleh selama tahap ini sangat sedikit atau bahkan merugi yang diakibatkan oleh rendahnya hasil penjualan yang disertai dengan tingginya biaya distribusi dan promosi.

Untuk memperkenalkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ke perusahaan-perusahaan industry di wilayah Jawa Barat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan harus berkesinambungan dilakukan ke berbagai daerah.

Strategi Memposisikan Tawaran Produk Kita dalam Tahap Perkenalan

Dalam meluncurkan produk baru, manajer pemasaran bisa menetapkan setiap variable pemasaran pada tingkat yang tinggi atau rendah, seperti dalam hal harga, promosi, distribusi dan mutu produk. Bila pertimbangan pokok hanya pada harga dan promosi, bisa dilakukan salah satu dari empat strategi :

Promosi

Tinggi

Rendah

Tinggi

Menyaring Cepat

Menyaring Lambat

Harga

Rendah

Penerobosan Cepat

Penerobosan Lambat

Karena fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan pelayanan public yang tidak mencari keuntungan secara financial tetapi untuk memenuhi kepentingan yang hendak dicapai pemerintah, maka dalam contoh kasus berikut ini factor harga dikesampingkan, hanya mengutamakan factor promosi saja.
1.a. Strategi Menyaring Cepat dilakukan dengan menetapkan harga tinggi dan promosi gencar. Harga ditetapkan tinggi agar bisa diperoleh sebanyak mungkin laba kotor per unit. Promosi diselenggarakan besar-besaran untuk meyakinkan konsumen tentang nilai tinggi produk, walaupun dengan tingkat harga yang mahal. Promosi ini dimaksudkan untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar potensial belum menyadari kehadiran produk itu, pasar berminat membeli mampu membayar dengan harga berapapun dan perusahaan menghadapi pesaing potensial yang ingin membangun referensi atas mereknya.

Contoh implementasi :

Karena fasilitas KITE merupakan pelayanan public, maka hanya promosi yang gencar dan intensif dilakukan, antara lain dilakukan penyuluhan, sosialisasi, mendatangi perusahaan (jemput bola) untuk menyampaikan materi fasilitas KITE ini dan membuka layanan live/online 24 jam melalui website atau petugas jaga siaga/piket.
1.b. Strategi Menyaring Lambat dipilih dengan menetapkan harga mahal dan promosi yang rendah. Tujuan penetapan harga tinggi adalah agar bisa dihasilkan setinggi mungkin laba kotor per unit, sedangkan rendahnya promosi dimaksudkan agar biaya pemasaran tidak terlalu besar. Kombinasi ini diharapkan bisa menjaring keuntungan yang besar. Strategi ini akan berhasil jika luas pasar terbatas, sebagian besar pasar menyadari kehadiran produk ini, pembeli mau membayar mahal dan persaingan potensial tidak tampak.

Contoh implementasi :

Promosi hanya dilakukan dengan mencetak brosur, pamphlet, sticker atau spanduk dengan menonjolkan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh suatu perusahaan jika menggunakan fasilitas KITE ini.
1.c. Strategi Penerobosan Cepat dilakukan dengan penetapan harga rendah didukung promosi yang gencar. Dengan strategi ini diharapkan menghasilkan penetrasi pasar yang paling cepat dan menjangkau market share yang luas. Akan berhasil jika ukuran pasar sangat luas, pasar tidak menyadari kehadiran suatu produk, kebanyakan konsumen sangat peka terhadap harga, ada indikasi persaingan potensial yang hebat dan harga pokok produksi cenderung turun mengikuti peningkatan skala produksi dan bertambahnya pengalaman produksi yang diperoleh.

Contoh implementasi :

Penyuluhan, sosialisasi yang telah dilakukan tersebut lebih digiatkan lagi dengan cara menambah tim penyuluh, dengan menambah jam kegiatan ataupun ekspansi ke daerah lain yang belum pernah diberikan penyuluhan sehingga para perusahaan akan semakin banyak yang mengetahui dan paham akan pentingnya manfaat fasilitas KITE ini.
1.d. Strategi Penerobosan Lambat dilakukan dengan penentuan harga dan promosi yang rendah. Harga rendah akan mempercepat diterimanya produk oleh konsumen dan rendahnya promosi dimaksudkan agar tercapai lebih banyak laba bersih bagi perusahaan. Biasanya permintaan sangat peka terhadap harga tetapi kurang peka akan promosi. Strategi ini akan berhasil jika pasar sangat luas, pasat sangat menyadari kehadiran produk, pasar peka terhadap tingkat hartga dan hanya sedikit persaingan potensial.

Contoh implementasi :

Brosur, pamphlet, spanduk yang telah dicetak disebar ke daerah-daerah lain yang belum mengetahui adanya fasilitas KITE.

II. TAHAP PERTUMBUHAN

Pada tahap ini pasar dengan cepat menerima produk baru sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Melonjaknya hasil penjualan merupakan tanda jelas berlangsungnya tahap pertumbuhan. Sebagian konsumen yang merupakan pelopor merasa puas dengan produk baru tersebut kemudian diikuti mayoritas konsumen. Biasanya akan memikat pesaing baru untuk ikut terjun ke pasar dengan mengenalkan ciri-ciri produknya dan berakibat lanjut dengan meluasnya pasar. Bertambahnya pesaing akan mendorong meluasnya saluran distribusi, hal ini harus diikuti pula dengan mebanjirnya produk untuk mengisi saluran distribusi tadi.

Pada tahap ini terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan industry yang sebelumnya perusahaan biasa segera mendaftarkan diri beralih menjadi pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Strategi pemasaran dalam memposisikan tawran kita dalam tahap ini adalah untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin, dengan cara :
1.Meningkatkan mutu produk dan penambahan ciri serta model produk

Contoh implementasi :

Meningkatkan waktu pelayanan pengurusan NIPER
1.Memasuki segmen pasar yang baru

Contoh implementasi :

Menawarkan fasilitas KITE ini kepada perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN).
1.Memanfaatkan saluran distribusi yang baru

Contoh implementasi : Jika selama ini pengenalan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor hanya melalui sosialisai/penyuluhan, maka bisa mencoba menggunakan cara baru yaitu dengan bakti social atau dibarengi dengan konser music.
1.Menggeser paradigma konsumen dari membujuk minat ke paradigm keyakinan atas produk sehingga mau membeli atau memanfaatkan produk

Contoh implementasi :

Meyakinkan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas KITE dengan membandingkan perkembangan perusahaan sebelum dengan sesudah menggunakan fasilitas KITE.
1.Penurunan harga pada saat yang tepat untuk menarik golongan konsumen lain yang peka terhadap harga

Contoh implementasi : Dengan adanya pembebasan pungutan negara maka biaya untuk pos tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain misalnya pengembangan produk lain ataupun riset. Hasil dari pemanfaatan fasilitas juga telah dirasakan perusahaan sehingga secara perlahan akan memerikan rekomendasi penggunaan fasilitas KITE ini kepada rekan bisnisnya.

III. TAHAP KEDEWASAAN

Tahap dimana pertumbuhan penjualan mulai menurun karena produk sudah bisa diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Jumlah keuntungan mantap, stabil atau menurun biasanya disebabkan oleh meningkatnya biaya pemasaran untuk melawan persaingan yang ketat.

Ada tiga taraf dalam tahap kedewasaan ini. Pada taraf pertama, kedewasaan pertumbuhan (growth maturity), tingkat pertumbuhan penjualan mulai berkurang karena tidak ada lagi saluran distribusi yang baru yang bias ditambah. Dalam taraf kedua, kedewasaan mantap/stabil (stable maturity), penjualan perkapita menjadi datar karena jenuhnya pasar. Pada taraf ketiga, kedewasaan mengusang (decaying maturity), nilai penjualan mutlak mulai jatuh dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk pengganti.

Menurunnya tingkat pertumbuhan penjualan mengakibatkan kelebihan kapasitas dalam industry. Hal ini selanjutnya menyebabkan persaingan menjadi sangat ketat dan intensif. Para pesaing lebih sering menurunkan harga atau obral, mereka tingkatkan periklanan dan berbagai cara untuk mengikat calon konsumen dan penyalur. Beberapa pesaing yang lemah mulai mengundurkan diri dan akhirnya secara berangsur-angsur industry hanya akan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mapan.

Pada tahap ini, sudah sangat sedikit perusahaan yang mendaftar sebagai pengguna fasilitas KITE, karena sudah seluruh atau sebagain besar perusahaan di wilayah itu telah menggunakan fasilitas KITE. Kalaupun ada pendaftar baru, biasanya adalah anak perusahaan atau perusahaan dalam group yang telah menggunakan fasilitas KITE sebelumnya. Perusahaan-perusahaan telah merasakan manfaat dari fasilitas KITE yang diterimanya, sehingga tidak dimungkinkan pengembangan pengguna baru.

Strategi Memposisikan Tawaran dalam Tahap Kedewasaan
1.Memodifikasi pasar dengan cara meningkatkan jumlah pemakai produk dan tingkat penggunaan per pemakai dengan cara : mengubah bukan pemakai menjadi pemakai produk. Contoh dari perusahaan biasa dirubah menjadi perusahaan pengguna fasilitas KITE.
2.Memasuki segmen pasar baru. Contoh jika tadinya hanya untuk perusahaan swasta, fasilitas KITE juga ditawarkan ke perusahaan milik pemerintah/BUMN
3.Memodifikasi produk dengan cara melansir kembali prduk, memperbaiki mutu, memperbaiki ciri-ciri khas dan perbaikan gaya. Contohnya dengan pelayanan lebih cepat, kenyamanan dan keamanan ditingkatkan, diciptakan regulasi-regulasi baru yang lebih simple.
4.Memodifikasi factor pendukung pemasaran meliputi harga melalui diskon, menjamah distribusi yang baru, periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan dan pelayanan. Contohnya dengan layananan pengaduan online atau pelayanan 24 jam untuk kegiatan ekspor.

IV. TAHAP KEMUNDURAN

Dalam tahap ini penjualan menurun dengan tajam diikuti dengan menyusutnya keuntungan. Beberapa factor yang menyebabkan penurunan penjualan diantaranya perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen atau meningkatnya persaingan.

Banyak perusahaan pengguna fasilitas KITE yang telah beralih menggunakan bentuk fasilitas lain yang lebih menguntungkan yaitu fasilitas Kawasan Berikat (KB) karena fasilitas Kawasan Berikat (KB) ini memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih dibidang waktu dan biaya. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut ataupun diblokir fasilitas kepabeanan-nya karena melakukan pelanggaran juga menjadi factor menyusutnya jumlah pengguna fasilitas KITE secara kuantitif.

Strategi pemasaran dalam memposisikan tawaran produk kita dalam tahap ini adalah :
1.mengidentifikasi produk yang lemah.

– Bagian pembukuan dan pengolahan data menyiapkan data produk yang menunjukkan kecenderungan yang berkaitan dengan luas pasar, bagian pasar, harga jual, biaya dan keuntungan

– Menganalisa data tersebut untuk menetapkan produk-produk mana yang meragukan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Hasil analisa ini dilaporkan kepada manajer penanggung jawab dan manajer ini harus memberikan penilaian dan pendapatnya. Sehingga akan diperoleh kesimpulan apakah tetap membiarkan, memperbaiki atau menghapus produk dari pasaran.
1.menetapkan strategi pemasaran

Banyak perusahaan yang meninggalkan pasar yang sedang surut lebih awal dan sebagian lagi masih bertahan. Keadaan ini malah menguntungkan terhadap perusahaan yang masih bertahan karena minimnya produk saingan.
1.keputusan menghentikan produk jika setelah di evaluasi berulang-ulang produk hanya akan merugikan perusahaan.

Contoh implementasi :

Tim pengkaji dari Kantor Pusat melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pelaksanaan pemberian fasilitas KITE dengan mempertimbangkan berbagai indicator misalnya volume impor, volume ekspor, tumbuhnya industry-industri baru, terserapnya tenaga kerja ataupun kuantiti devisa penerimaan Negara yang telah dicapai. Jika target-target tersebut dapat dicapai, maka fasilitas KITE ini masih bisa diteruskan lagi. Sebaliknya jika manfaat dari fasilitas KITE ini sudah tidak optimal dan tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman, maka fasilitas KITE ini dapat dihapuskan untuk dikaji ulang bentuk fasilitas baru yang lebih cocok untuk diterapkan.

Setelah produk mengalami kemunduran, sama halnya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sudah banyak ditinggalakan perusahan-perusahaan industry, maka sebaiknya fasiltas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini di tinjau ulang untuk ditemukan formula pemberian fasilitas lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Stelah terbentuk fasilitas baru, maka akan dimulai lagi proses daur hidup produk dari awal lagi yaitu dari sejak pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan hingga akhirnya kemunduran lagi. Begitu seterusnya berulang sambil dipelajari strategi-strategi pemasaran yang semakin cemerlang.

Sebagai inti dari pembahasan tentang Daur Hidup Produk secara umum dapat digambarkan kedalam tabel berikut yang menggambarkan karakteristik, tujuan pemasaran dan strategi pemasaran setiap tahap dalam daur hidup produk.

TAHAP

Perkenalan

Pertumbuhan

Kedewasaan

Kemunduran

Karakteristik

Penjualan

Penjualan rendah

Meningkat dengan cepat

Puncak penjualan

Menurun

Biaya

Biaya per konsumen rendah

Biaya per konsumen sedang

Biaya per konsumen rendah

Biaya per konsumen rendah

Keuntungan

Sedikit

meningkat

tinggi

Menurun

Pelanggan

Pelopor

Pengadopsi

Mayoritas

Pengekor

Pesaing

sedikit

meningkat

Tetap

Menurun

Tujuan Pemasaran

Mencipta minat dan coba-coba

Memaksimalkan bagian pasar

Memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan pasar

Kurangi pengeluaran

Strategi

Produk

Tawarkan produk dasar

Tawarkan perluasan produk, pelayanan jaminan

Diversifikasi merek dan model

Tarik produk yang lemah

Harga

Ditambah biaya

Untuk menerobos pasar

Untuk menyamai atau mengalahkan pesaing

Pemotongan harga

Distribusi

Membangun jaringan selektif

Membangun jaringan intensif

Membangun jaringan lebih intensif

Seleksi meninggalkan jalur yang lemah

Periklanan

Ciptakan kesadaran terhadap produk

Ciptakan kesadaran dan minat

Kemukakan dengan jelas perbedaan dan manfaat

Kurangi hingga tahap mempertahankan pelanggan setia

Promosi Penjualan

Gencar

Kurangi untuk memanafaatkan perimintaan pasar yang kuat

Naikkan untuk mendorong perpindahan merek

Kurangi sampai jumlah

Posted: Januari 10, 2012 in Uncategorized

Makalah Manajemen Pemasaran
NAMA : Ervan Yunisa
NIM : 224409012
KELAS : GAB

Judul : MEMPOSISIKAN TAWARAN KITA KEPASAR MELALUI SIKLUS DAUR HIDUP PRODUK DAN PENGEMBANGAN TAWARAN PRODUK BARU KE PASAR

Setiap produk baru yang diluncurkan ke pasar akan melewati suatu daur hidup produk dengan berbagai persoalan dan peluang yang berubah-ubah. Riwayat suatu penjualan dari kebanyakan produk mencakup empat tahap :
1.Tahap Perkenalan
2.Tahap Pertumbuhan (growth)
3.Tahap Kedewasaan (maturity)
4.Tahap Kemunduran (decline)

Konsep daur hidup bisa dimanfaatkan oleh manajer agar bisa memahami dinamika produk dan pasar. Manfaat sesungguhnya bisa beragam tergantung dari situasi pengambilan keputusan. Sebagai alat perencanaan, konsep daur hidup produk bisa membantu memperjelas tantangan-tantangan pemasaran pada setiap tahap dan alternative strategi apa saja yang bisa digunakan perusahaan. Sebagai alat pengendalian, konsep ini membantu perusahaan dalam membandingkan prestasi dengan produksi sejenis dimasa lalu.

Sebenarnya pola daur hidup produk adalah selalu berubah-rubah, karena sulit menduga lamanya suatu tahap dan para manajer sendiri sering tidak bisa memastikan pada tahap apa produk mereka saat ini berada. Suatu produk mungkin kelihatannya mencapai tahap kedewasaan, padahal hanya mencapai saat mendatar pada tahap pertumbuhan untuk sementara sebelum menaiknya kurva untuk kedua kalinya. Pola daur hidup merupakan alat strategi pemasaran, bukan seperti siklus hidup organism yang alami dan pasti. Pola daur hidup menjadi akibat dari berbagai strategi pemasaran yang telah ditentukan perusahaan. Jika penjualan suatu produk menurun, manajer jangan segera mengambil kesimpulan bahwa produk sudah jelas masuk ke tahap kemunduran, karena masih dimungkinkan diambil langkah-langkah strategi pemasaran untuk menaikkan kembali penjualan.

Berikut akan diuraikan empat tahap Daur Hidup Produk beserta contoh strategi implementasi memposisikan tawaran produk kepasar (perusahaan-perusahaan industry) berupa Fasilitas Kepabeanan dan pengembangan produk baru berupa fasilitas Kawasan Berikat ke pasar (perusahan-perusahaan industry di Jawa Barat).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mengeluarkan/menerbitkan suatu produk/jasa berupa pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Berbagai macam fasilitas kepabeanan dan cukai telah di keluarkan pemerintah, tetapi untuk mempersempit pembahasan maka akan di uraikan hanya berupa pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengembangan produk fasilitas berupa Kawasan Berikat.

Kami uraikan terlebih dahulu fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB) ini sebelum mengimplementasikan kedalam pokok pembahasan utama.

Pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada perusahaan-perusahaan produsen yang kegiatan produksinya memerlukan bahan baku impor dan hasil produksinya terutama adalah ekspor. Fasilitas yang diberikan adalah berupa fasilitas pembebasan Bea Masuk & Cukai serta PPN & PPnBM tidak dipungut dan fasilitas pengembalian. Untuk mendapatkan fasilitas ini perusahaan wajib memiliki NIPER (Nomor Induk Perusahaan). Cara mendapatkan NIPER adalah perusahaan mengajukan DIPER (Daftar Isian Perusahaan), kemudian Tim KITE Kanwil DJBC Jawa Barat melakukan penelitian administrasi dan lapangan dan membuat Berita Acara. Persetujuan/penolakan akan diberikan paling lambat 3 hari sejak tanggal Berita Acara. Setelah mendapatkan NIPER, perusahaan produksen dapat melakukan kegiatan impor yang memperoleh fasilitas pembebasan pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan cara terlebih dahulu menaruh jaminan sebesar pungutan Negara tersebut. Apabila barang impor telah diolah/dirakit/dipasang pada barang lain telah dilakukan ekspor maka jaminan yang telah dibayarkan tadi bias di cairkan kembali.

Fasilitas pembebasan dan pengembalian diberikan untuk :

– Barang/bahan asal impor untuk diolah/dirakit/dipasang pada barang lain untuk tujuan ekspor diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

– Barang/bahan asal impor untuk diolah/dirakit/dipasang pada barang lain yang telah dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor-nya untuk tujuan ekspor dapat diberikan pengembalian

– Terhadap hasil olahan yang bahan bakunya asal impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau pengembalian jika bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah dibayar.

– Terhadap hasil produksi barang jadi 25% dari realisasi ekspor dapat dijual ke pasar bebas dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

– Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi,barang jadi yang rusak dan bahan baku asal impor dapat dijual ke pasar bebas dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pengembangan dari produk fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat (KB) adalah berupa Kawasan Berikat (KB). Fasilitas Kawasan Berikat pelayanan lebih maksimal karena pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sama sekali tidak dibayar, tetapi hanya ditangguhkan artinya barang tidak dikenakan pungutan Negara dan pajak dalam rangka impor selama barang tersebut diekspor kembali sehingga tidak diperlukan lagi jaminan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor tadi. Di setiap perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat menyediakan ruangan yang memadai untuk ditempati petugas bea cukai yang akan memberikan pelayanan secara maksimal kepada perusahaan. Perusahaan dapat meminta pelayanan kepabeanan melalui petugas bea cukai yang selalu stand by di perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Bea Cukai yang letaknya jauh dari perusahaan untuk mendapatkan pelayanan ekspor impor. Dengan adanya petugas yang selalu stand by ini akan menghemat waktu dan biaya pengurusan kegiatan kepabeanan.

Perlu kami sampaikan bahwa fasilitas kepabeanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini adalah pelayanan public, maka target utama adalah bukan kepada profit oriented tetapi lebih utama kepada kepuasan pelayanan dan tujuan secara nasional yaitu untuk pencapaian tujuan pembangunan berupa :

– Memajukan industry dalam negeri

– Membuka lapangan kerja

– Mempengaruhi terhadap penerimaan Negara

Saat ini pelayanan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dilakukan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat jalan Asia Afrika 114 Bandung, sedangkan pelayanan fasilitas Kawasan Berikat ditangani oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Gedebage.

Berikut diuraikan tahap-tahap daur hidup produk secara umum beserta korelasinya dengan produk pelayanan yang ditawarkan pemerintah melalui Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

I. TAHAP PERKENALAN

Pada tahap ini pertumbuhan penjualan lambat karena produk baru saja diperkenalkan di masyarakat konsumen. Biaya sangat tinggi sehingga produk tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Untuk memperkenalkan suatu produk baru, memerlukan waktu yang sangat lama sekali untuk mengisi ke jalur distribusi dan mendorongnya pada berbagai pasar. Jumlah keuntungan yang diperoleh selama tahap ini sangat sedikit atau bahkan merugi yang diakibatkan oleh rendahnya hasil penjualan yang disertai dengan tingginya biaya distribusi dan promosi.

Untuk memperkenalkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ke perusahaan-perusahaan industry di wilayah Jawa Barat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan harus berkesinambungan dilakukan ke berbagai daerah.

Strategi Memposisikan Tawaran Produk Kita dalam Tahap Perkenalan

Dalam meluncurkan produk baru, manajer pemasaran bisa menetapkan setiap variable pemasaran pada tingkat yang tinggi atau rendah, seperti dalam hal harga, promosi, distribusi dan mutu produk. Bila pertimbangan pokok hanya pada harga dan promosi, bisa dilakukan salah satu dari empat strategi :

Promosi

Tinggi

Rendah

Tinggi

Menyaring Cepat

Menyaring Lambat

Harga

Rendah

Penerobosan Cepat

Penerobosan Lambat

Karena fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan pelayanan public yang tidak mencari keuntungan secara financial tetapi untuk memenuhi kepentingan yang hendak dicapai pemerintah, maka dalam contoh kasus berikut ini factor harga dikesampingkan, hanya mengutamakan factor promosi saja.
1.a. Strategi Menyaring Cepat dilakukan dengan menetapkan harga tinggi dan promosi gencar. Harga ditetapkan tinggi agar bisa diperoleh sebanyak mungkin laba kotor per unit. Promosi diselenggarakan besar-besaran untuk meyakinkan konsumen tentang nilai tinggi produk, walaupun dengan tingkat harga yang mahal. Promosi ini dimaksudkan untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar potensial belum menyadari kehadiran produk itu, pasar berminat membeli mampu membayar dengan harga berapapun dan perusahaan menghadapi pesaing potensial yang ingin membangun referensi atas mereknya.

Contoh implementasi :

Karena fasilitas KITE merupakan pelayanan public, maka hanya promosi yang gencar dan intensif dilakukan, antara lain dilakukan penyuluhan, sosialisasi, mendatangi perusahaan (jemput bola) untuk menyampaikan materi fasilitas KITE ini dan membuka layanan live/online 24 jam melalui website atau petugas jaga siaga/piket.
1.b. Strategi Menyaring Lambat dipilih dengan menetapkan harga mahal dan promosi yang rendah. Tujuan penetapan harga tinggi adalah agar bisa dihasilkan setinggi mungkin laba kotor per unit, sedangkan rendahnya promosi dimaksudkan agar biaya pemasaran tidak terlalu besar. Kombinasi ini diharapkan bisa menjaring keuntungan yang besar. Strategi ini akan berhasil jika luas pasar terbatas, sebagian besar pasar menyadari kehadiran produk ini, pembeli mau membayar mahal dan persaingan potensial tidak tampak.

Contoh implementasi :

Promosi hanya dilakukan dengan mencetak brosur, pamphlet, sticker atau spanduk dengan menonjolkan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh suatu perusahaan jika menggunakan fasilitas KITE ini.
1.c. Strategi Penerobosan Cepat dilakukan dengan penetapan harga rendah didukung promosi yang gencar. Dengan strategi ini diharapkan menghasilkan penetrasi pasar yang paling cepat dan menjangkau market share yang luas. Akan berhasil jika ukuran pasar sangat luas, pasar tidak menyadari kehadiran suatu produk, kebanyakan konsumen sangat peka terhadap harga, ada indikasi persaingan potensial yang hebat dan harga pokok produksi cenderung turun mengikuti peningkatan skala produksi dan bertambahnya pengalaman produksi yang diperoleh.

Contoh implementasi :

Penyuluhan, sosialisasi yang telah dilakukan tersebut lebih digiatkan lagi dengan cara menambah tim penyuluh, dengan menambah jam kegiatan ataupun ekspansi ke daerah lain yang belum pernah diberikan penyuluhan sehingga para perusahaan akan semakin banyak yang mengetahui dan paham akan pentingnya manfaat fasilitas KITE ini.
1.d. Strategi Penerobosan Lambat dilakukan dengan penentuan harga dan promosi yang rendah. Harga rendah akan mempercepat diterimanya produk oleh konsumen dan rendahnya promosi dimaksudkan agar tercapai lebih banyak laba bersih bagi perusahaan. Biasanya permintaan sangat peka terhadap harga tetapi kurang peka akan promosi. Strategi ini akan berhasil jika pasar sangat luas, pasat sangat menyadari kehadiran produk, pasar peka terhadap tingkat hartga dan hanya sedikit persaingan potensial.

Contoh implementasi :

Brosur, pamphlet, spanduk yang telah dicetak disebar ke daerah-daerah lain yang belum mengetahui adanya fasilitas KITE.

II. TAHAP PERTUMBUHAN

Pada tahap ini pasar dengan cepat menerima produk baru sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Melonjaknya hasil penjualan merupakan tanda jelas berlangsungnya tahap pertumbuhan. Sebagian konsumen yang merupakan pelopor merasa puas dengan produk baru tersebut kemudian diikuti mayoritas konsumen. Biasanya akan memikat pesaing baru untuk ikut terjun ke pasar dengan mengenalkan ciri-ciri produknya dan berakibat lanjut dengan meluasnya pasar. Bertambahnya pesaing akan mendorong meluasnya saluran distribusi, hal ini harus diikuti pula dengan mebanjirnya produk untuk mengisi saluran distribusi tadi.

Pada tahap ini terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan industry yang sebelumnya perusahaan biasa segera mendaftarkan diri beralih menjadi pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Strategi pemasaran dalam memposisikan tawran kita dalam tahap ini adalah untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin, dengan cara :
1.Meningkatkan mutu produk dan penambahan ciri serta model produk

Contoh implementasi :

Meningkatkan waktu pelayanan pengurusan NIPER
1.Memasuki segmen pasar yang baru

Contoh implementasi :

Menawarkan fasilitas KITE ini kepada perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN).
1.Memanfaatkan saluran distribusi yang baru

Contoh implementasi : Jika selama ini pengenalan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor hanya melalui sosialisai/penyuluhan, maka bisa mencoba menggunakan cara baru yaitu dengan bakti social atau dibarengi dengan konser music.
1.Menggeser paradigma konsumen dari membujuk minat ke paradigm keyakinan atas produk sehingga mau membeli atau memanfaatkan produk

Contoh implementasi :

Meyakinkan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas KITE dengan membandingkan perkembangan perusahaan sebelum dengan sesudah menggunakan fasilitas KITE.
1.Penurunan harga pada saat yang tepat untuk menarik golongan konsumen lain yang peka terhadap harga

Contoh implementasi : Dengan adanya pembebasan pungutan negara maka biaya untuk pos tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain misalnya pengembangan produk lain ataupun riset. Hasil dari pemanfaatan fasilitas juga telah dirasakan perusahaan sehingga secara perlahan akan memerikan rekomendasi penggunaan fasilitas KITE ini kepada rekan bisnisnya.

III. TAHAP KEDEWASAAN

Tahap dimana pertumbuhan penjualan mulai menurun karena produk sudah bisa diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Jumlah keuntungan mantap, stabil atau menurun biasanya disebabkan oleh meningkatnya biaya pemasaran untuk melawan persaingan yang ketat.

Ada tiga taraf dalam tahap kedewasaan ini. Pada taraf pertama, kedewasaan pertumbuhan (growth maturity), tingkat pertumbuhan penjualan mulai berkurang karena tidak ada lagi saluran distribusi yang baru yang bias ditambah. Dalam taraf kedua, kedewasaan mantap/stabil (stable maturity), penjualan perkapita menjadi datar karena jenuhnya pasar. Pada taraf ketiga, kedewasaan mengusang (decaying maturity), nilai penjualan mutlak mulai jatuh dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk pengganti.

Menurunnya tingkat pertumbuhan penjualan mengakibatkan kelebihan kapasitas dalam industry. Hal ini selanjutnya menyebabkan persaingan menjadi sangat ketat dan intensif. Para pesaing lebih sering menurunkan harga atau obral, mereka tingkatkan periklanan dan berbagai cara untuk mengikat calon konsumen dan penyalur. Beberapa pesaing yang lemah mulai mengundurkan diri dan akhirnya secara berangsur-angsur industry hanya akan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mapan.

Pada tahap ini, sudah sangat sedikit perusahaan yang mendaftar sebagai pengguna fasilitas KITE, karena sudah seluruh atau sebagain besar perusahaan di wilayah itu telah menggunakan fasilitas KITE. Kalaupun ada pendaftar baru, biasanya adalah anak perusahaan atau perusahaan dalam group yang telah menggunakan fasilitas KITE sebelumnya. Perusahaan-perusahaan telah merasakan manfaat dari fasilitas KITE yang diterimanya, sehingga tidak dimungkinkan pengembangan pengguna baru.

Strategi Memposisikan Tawaran dalam Tahap Kedewasaan
1.Memodifikasi pasar dengan cara meningkatkan jumlah pemakai produk dan tingkat penggunaan per pemakai dengan cara : mengubah bukan pemakai menjadi pemakai produk. Contoh dari perusahaan biasa dirubah menjadi perusahaan pengguna fasilitas KITE.
2.Memasuki segmen pasar baru. Contoh jika tadinya hanya untuk perusahaan swasta, fasilitas KITE juga ditawarkan ke perusahaan milik pemerintah/BUMN
3.Memodifikasi produk dengan cara melansir kembali prduk, memperbaiki mutu, memperbaiki ciri-ciri khas dan perbaikan gaya. Contohnya dengan pelayanan lebih cepat, kenyamanan dan keamanan ditingkatkan, diciptakan regulasi-regulasi baru yang lebih simple.
4.Memodifikasi factor pendukung pemasaran meliputi harga melalui diskon, menjamah distribusi yang baru, periklanan, promosi penjualan, penjualan perorangan dan pelayanan. Contohnya dengan layananan pengaduan online atau pelayanan 24 jam untuk kegiatan ekspor.

IV. TAHAP KEMUNDURAN

Dalam tahap ini penjualan menurun dengan tajam diikuti dengan menyusutnya keuntungan. Beberapa factor yang menyebabkan penurunan penjualan diantaranya perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen atau meningkatnya persaingan.

Banyak perusahaan pengguna fasilitas KITE yang telah beralih menggunakan bentuk fasilitas lain yang lebih menguntungkan yaitu fasilitas Kawasan Berikat (KB) karena fasilitas Kawasan Berikat (KB) ini memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih dibidang waktu dan biaya. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut ataupun diblokir fasilitas kepabeanan-nya karena melakukan pelanggaran juga menjadi factor menyusutnya jumlah pengguna fasilitas KITE secara kuantitif.

Strategi pemasaran dalam memposisikan tawaran produk kita dalam tahap ini adalah :
1.mengidentifikasi produk yang lemah.

– Bagian pembukuan dan pengolahan data menyiapkan data produk yang menunjukkan kecenderungan yang berkaitan dengan luas pasar, bagian pasar, harga jual, biaya dan keuntungan

– Menganalisa data tersebut untuk menetapkan produk-produk mana yang meragukan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Hasil analisa ini dilaporkan kepada manajer penanggung jawab dan manajer ini harus memberikan penilaian dan pendapatnya. Sehingga akan diperoleh kesimpulan apakah tetap membiarkan, memperbaiki atau menghapus produk dari pasaran.
1.menetapkan strategi pemasaran

Banyak perusahaan yang meninggalkan pasar yang sedang surut lebih awal dan sebagian lagi masih bertahan. Keadaan ini malah menguntungkan terhadap perusahaan yang masih bertahan karena minimnya produk saingan.
1.keputusan menghentikan produk jika setelah di evaluasi berulang-ulang produk hanya akan merugikan perusahaan.

Contoh implementasi :

Tim pengkaji dari Kantor Pusat melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pelaksanaan pemberian fasilitas KITE dengan mempertimbangkan berbagai indicator misalnya volume impor, volume ekspor, tumbuhnya industry-industri baru, terserapnya tenaga kerja ataupun kuantiti devisa penerimaan Negara yang telah dicapai. Jika target-target tersebut dapat dicapai, maka fasilitas KITE ini masih bisa diteruskan lagi. Sebaliknya jika manfaat dari fasilitas KITE ini sudah tidak optimal dan tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman, maka fasilitas KITE ini dapat dihapuskan untuk dikaji ulang bentuk fasilitas baru yang lebih cocok untuk diterapkan.

Setelah produk mengalami kemunduran, sama halnya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sudah banyak ditinggalakan perusahan-perusahaan industry, maka sebaiknya fasiltas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini di tinjau ulang untuk ditemukan formula pemberian fasilitas lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Stelah terbentuk fasilitas baru, maka akan dimulai lagi proses daur hidup produk dari awal lagi yaitu dari sejak pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan hingga akhirnya kemunduran lagi. Begitu seterusnya berulang sambil dipelajari strategi-strategi pemasaran yang semakin cemerlang.

Sebagai inti dari pembahasan tentang Daur Hidup Produk secara umum dapat digambarkan kedalam tabel berikut yang menggambarkan karakteristik, tujuan pemasaran dan strategi pemasaran setiap tahap dalam daur hidup produk.

TAHAP

Perkenalan

Pertumbuhan

Kedewasaan

Kemunduran

Karakteristik

Penjualan

Penjualan rendah

Meningkat dengan cepat

Puncak penjualan

Menurun

Biaya

Biaya per konsumen rendah

Biaya per konsumen sedang

Biaya per konsumen rendah

Biaya per konsumen rendah

Keuntungan

Sedikit

meningkat

tinggi

Menurun

Pelanggan

Pelopor

Pengadopsi

Mayoritas

Pengekor

Pesaing

sedikit

meningkat

Tetap

Menurun

Tujuan Pemasaran

Mencipta minat dan coba-coba

Memaksimalkan bagian pasar

Memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan pasar

Kurangi pengeluaran

Strategi

Produk

Tawarkan produk dasar

Tawarkan perluasan produk, pelayanan jaminan

Diversifikasi merek dan model

Tarik produk yang lemah

Harga

Ditambah biaya

Untuk menerobos pasar

Untuk menyamai atau mengalahkan pesaing

Pemotongan harga

Distribusi

Membangun jaringan selektif

Membangun jaringan intensif

Membangun jaringan lebih intensif

Seleksi meninggalkan jalur yang lemah

Periklanan

Ciptakan kesadaran terhadap produk

Ciptakan kesadaran dan minat

Kemukakan dengan jelas perbedaan dan manfaat

Kurangi hingga tahap mempertahankan pelanggan setia

Promosi Penjualan

Gencar

Kurangi untuk memanafaatkan perimintaan pasar yang kuat

Naikkan untuk mendorong perpindahan merek

Kurangi sampai jumlah

MAKALAH MANAJEMEN PEMASARAN

disusun oleh widya safitri 224106300

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan industri penerbangan beberapa tahun terakhir ini berkembang semakin pesat. Saat ini orang lebih memilih untuk menggunakan transportasi udara yang merupakan salah satu alternatif sarana yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perjalanan mereka, karena alasan efisiensi waktu (cepat), harga yang ditawarkan juga tidak jauh berbeda dengan transportasi darat dan laut sehingga transportasi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka banyak perusahaan penerbangan yang bermunculan. Yang kemudian disertai dengan maraknya perang tarif. Dimana tarif tersebut digunakan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Apalagi hal ini didukung dengan krisis ekonomi yang tak kunjung usai, sehingga membuat calon penumpang mencari tarif murah.
Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa sekarang ini banyak sekali bermunculan airline-airline baru di industri penerbangan dengan berbagai macam rute. Terutama rute yang banyak dibutuhkan oleh pengguna jasa juga semakin ketat. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan penerbangan yang baru muncul menggunakan konsep low cost carrier yaitu konsep yang menawarkan harga yang cukup rendah untuk dapat menikmati jasa transportasi udara.
Dengan kondisi pasar yang sangat kompetitif saat ini menyebabkan masing-masing perusahaan saling bersaing dalam memperoleh keuntungan serta menjaga pelanggan mereka agar tetap menggunakan jasanya atau tidak berpindah ke airlines lain untuk tetap mempertahankan pelanggan, biasanya antar perusahaan memerlukan strategi dalam memasarkan jasanya.
Frekuensi penerbangan pada suatu penerbangan dapat dilihat dari jumlah keberangkatan dan kedatangan suatu pesawat terbang dari suatu Bandar udara pada setiap harinya. Karena itu masing-masing perusahaan penerbangan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan maksimal dan harga khusus untuk dapat meraih pangsa pasar sebanyak-banyaknya, karena citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat adalah kunci utama untuk tetap dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain.
Perkembangan PT. Garuda Indonesia Airlines seiring dengan laju perkembangan ekonomi, sehingga untuk memenangkan persaingan terhadap rute Jakarta-Denpasar-Jakarta diperlukan strategi dalam penetapan jumlah frekuensi penerbangan yang tepat. PT Garuda Indonesia Airlines sendiri telah menetapkan strategi tersebut diantaranya dengan menambah jumlah frekuensi untuk saat ini. Tapi terkadang penambahan jumlah frekuensi akan berakibat fatal karena apabila frekuensi bertambah otomatis biaya operasional juga akan bertambah.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih dalam dan mengemukakannya dalam bentuk judul :
”ANALISIS KEBUTUHAN PENAMBAHAN FREKUENSI PENERBANGAN BERDASARKAN PENINGKATAN JUMLAH PENUMPANG UNTUK RUTE JAKARTA – DENPASAR PADA PT GARUDA INDONESIA AIRLINES JAKARTA TAHUN 2005 – 2009”

B. Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :
a. Berapa besar kebutuhan frekuensi penerbangan yang dibutuhkan pada saat kebutuhan penumpang meningkat untuk rute Jakarta-Denpasar?
b. Berapa besar peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan airlines Garuda Indonesia rute Jakarta-Denpasar?
c. Berapa besar tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan airlines Garda Indonesia rute Jakarta-Denpasar?
2. Batasan Masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis mencoba membatasi masalah agar tidak meluas sehingga dapat terfokus pada pokok masalah yang mengacu pada identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah pada ”Analisis Kebutuhan Penambahan Frekuensi Penerbangan Berdasarkan Peningkatan Jumlah Penumpang untuk Rute Jakarta – Denpasar pada PT Garuda Indonesia Airlines Jakarta Tahun 2005 – 2009.”

3. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Factor apa yang mempengaruhi kenaikan jumlah penumpang pada PT Garuda Indonesia Airlines tahun 2005 – 2009 rute Jakarta – Denpasar?
b. Bagaimana prediksi jumlah penumpang pada PT. Garuda Indonesia Airlines tahun 2010 Rute Jakarta – Denpasar ?
c. Bagaimana seat load factor rute Jakarta – Denpasar pada PT Garuda Indonesia Airlines tahun 2008 – 2009 ?
d. Bagaimana tingkat pelayanan yang diberikan PT Garuda Indonesia Airlines terhadap low cost carrier kepada penumpang tahun 2005-2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian.
a. Untuk mengetahui prediksi jumlah penumpang pada PT. Garuda Indonesia Airlines tahun 2010 Rute Jakarta- Denpasar .
b. Untuk mengetahui perkembangan penumpang terhadap seat load factor PT Garuda Indonesia rute Jakarta-Denpasar tahun 2005-2009.
c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah penumpang pada PT Garuda Indonesia Airlines tahun 2005-2009.

2. Manfaaat Penelitian
Manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis, perusahaan, maupun masyarakat, serta pihak yang berkepentingan.
a. Bagi Penulis
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam pencapaian gelar sarjana ekonomi jurusan ekonomi Manajemen Transpor Udara pada program strata 1 di Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti Jakarta.
b. Bagi Perusahaan
Bagi Perusahaan penelitian ini dapat menjadi input atau bahan masukan bagi perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airline yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya, terutama dalam bidang penambahan frekuensi penerbangan rute Jakarta – Denpasar – Jakarta .
c. Bagi Masyarakat
Penulisan ini dapat bermanfaat sebagai informasi atau tambahan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sering menggunakan jasa transportasi udara.

D. Metode Penelitian
Dalam penyusunan usulan proposal skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yakni dengan membaca buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yakni data yang secara langsung diperoleh dari obyek yang diteliti. Penelitian ini meliputi :
1) Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan atau pihak PT Garuda Indonesia Airlines yang sesuai dengan bidangnya untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2) Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengamati, mencari, dan mencatat kegiatan pada PT Garuda Indonesia Airline yang berhubungan dengan aktivitas kinerja segmen-segmen usaha perusahaan.

2. Metode Analisis Data
Tujuan dari analisis data adalah dalam rangka membatasi dan mempersempit suatu pembahasan menjadi data yang teratur dan tersusun. Data dianalisis menggunakan analisis trend linear, RPK,ASK, dan SLF, frekuensi penerbangan.
a. Analisis Trend Linear (Least Square)
Yaitu untuk menunjukkan pola gerakan penurunan atau pertumbuhan (kenaikan jangka panjang serangkaian data historis). Adapun rumus analisa Trend Linear (Least Square) :
Y = a + bX
Keterangan :
Y = Data berkala
X = Waktu / Time series (hari, minggu, bulan, tahun)
Untuk mencari nilai a dan b dengan rumus sebagai berikut;
a = b =
Dimana :
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
n = Jumlah tahun observasi

b. RPK , ASK, dan SLF
Langkah selanjutnya adalah menghitung RPK (Revenue Pax Kilometer), ASK (Available Seat Kilometer) dan %SLF (Seat Load Factor). Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
RPK = Seat sold x Distance (dalam km)
ASK = Seat available x Distance (dalam km)

SLF =

c. Market Share

d. Frekuensi Penerbangan
Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi penerbangan dengan rumus dibawah ini :

E. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam mengkaji penulisan ini maka diuraikan secara ringkas sistematika penulisan tentang materi dari masalah diatas sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori
Pada bab ini akan diuraikan tentang definisi dan teori-teori yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini seperti pemasaran, bauran pemasaran, frekuensi penerbangan, jasa angkutan udara, transportasi, penumpang, garis trend linear, jadwal penerbangan, SLF .
BAB III Gambaran Umum Perusahaan
Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat perusahaan, organisasi dan manajemen perusahaan.
BAB IV Analisis dan Pembahasan
Dalam bab ini dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah penumpang, perkembangan penumpang, prediksi jumlah penumpang, seat load factor, analisis kebutuhan frekuensi penerbangan rute Jakarta – Denpasar pada PT Garuda Indonesia Airlines tahun 2008 – 2009.

BAB V Penutup
Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab penutup ini dikemukakan kesimpulan yang diambil dari analisis dan pembahasan penelitian pada bab IV dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah banyak membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidakpuasan masyarakat akan sistem pemerintahan yang sentralistik, buruknya kinerja pemerintah, kualitas pelayanan publik yang rendah dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tuntutan reformasi itu sendiri tertuju pada aparatur pemerintah. Rakyat mengharapkan lahirnya good governance dan mereka cukup paham bahwa pemerintahan yang baik itu antara lain dapat terwujud melalui kebijakan desentralisasi.
Namun, berbagai tuntutan itu tidaklah akan terbentuk secara otomatis. Banyak langkah yang mesti direncaanakan, dilakukan, dan dinilai secara sistematis dan konsisten. Dalam konteks ini, penataan sumber daya aparatur menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Terlebih lagi di era otonomi daerah seperti sekarang. Penataan sumber daya aparatur yang profesional dalam manajemen otonomi daerah harus diprioritaskan, karena reformasi dibidang administrasi pemerintahan mengharapkan hadirnya pemerintah yang lebih berkualitas, lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sosial ekonomi.
Dengan adanya semangat otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka desentralisasi kepegawaian, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan desentralisasi bidang kepegawaian kepada daerah otonom tersebut diatas, maka unit pengelola sumber daya aparatur dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil sudah selayaknya ditangani oleh sebuah lembaga teknis daerah berbentuk badan atau kantor, Selama ini daerah otonom hanya memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan sumber daya aparatur, antara lain menyangkut usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi, usulan pengisian jabatan kerja dan usulan pemberhentian, sedangkan keputusan terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut pemberian kewenangan dalam bidang kepegawaian perlu diimbangi dengan penataan manajemen dan kelembagaan yang mengelola sumber daya aparatur.
Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai dalam rangka menunjang tugas pokok Gubernur, Bupati/Walikota. Kelancaran pelaksanaan tugas organisasi ini sangat tergantung pada kesempurnaan dari pegawai yang berada didalamnya yang mampu bekerja secara profesional, efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran roda pemerintahan.
Aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai penanggung jawab fungsi pelayanan umum di Indonesia yang mengarahkan tujuannya kepada public service, memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan. Hal ini mengharuskan pihak pemerintah senantiasa mengadakan pembenahan menyangkut kualitas pelayanan yang dihasilkan. Pelayanan yang berkualitas berarti pelayanan yang mampu memberi kepuasan kepada pelanggan (masyarakat) dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebab pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan. Oleh sebab itu hanya pelanggan (masyarakat) yang dapat menentukan kualitas pelayanan dan mereka pula yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka.
Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tersebut mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pegawai pemerintah. Rasa puas masyarakat dalam pelayanan publik akan terpenuhi ketika apa yang diberikan oleh pegawai sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini, dimana dalam pelayanan tersebut terdapat tiga unsur pokok yaitu biaya yang relatif lebih murah, waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat dan mutu yang diberikan relatif lebih bagus.
Dalam hal ini Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten X, sebagai institusi pelayanan teknis mempunyai tugas kewenangan di bidang pelayanan publik antara lain: merumuskan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah, melaksanakan kegiatan penata usahaan Badan Kepegawaian Daerah, memberikan pertimbangan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan pertimbangan pensiun PNS dan penetapan status kepegawaian diwilayah kerjanya.
Dari hasil pengamatan penulis, ada beberapa masalah yang ditemukan di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) X diantaranya
1. BKPP X dinilai bobrok dan amburadul, terbukti dengan semrawutnya administrasi penempatan tugas para CPNS formasi 2008, beberapa CPNS tenaga guru yang ditempatkan di sebuah sekolah sesuai yang tercantum dalam SK tapi ternyata ketika dicek oleh CPNS yang bersangkutan, ternyata sekolah yang tertera dalam SK pengangkatan tersebut tidak ada dilapangan.
2. Tidak ada lagi harmonisasi kerja, beberapa pegawai berjalan sendiri-sendiri, tidak ada lagi koordinasi.
3. Indikasi adanya oknum pejabat BKPP yang menerima suap dari beberapa oknum CPNS tertentu agar ditempatkan di instansi yang lebih refresentatif (basah) (www.harianglobal.com/12 September 2009).
Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya ketegasan dalam memberikan sanksi hukum terhadap oknum pejabat yang melakukan kecurangan. Selain beberapa masalah diatas terdapat juga kasus adanya tenaga honorer fiktif, banyak data tenaga honorer yang direkayasa oleh pihak-pihak tertentu dengan cara mengeluarkan surat keterangan mengabdi sebagai tenaga honorer, padahal oknum honorer itu tidak pernah mengabdi dan terdaftar sebagai tenaga bakti (http://www.harianberitasore.com/3 Maret 2009).
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah ini terjadi akibat minimnya kinerja pegawai terhadap tanggung jawab mereka sebagai pekerja (PNS), rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai tersebut menjadi citra buruk BKPP itu sendiri ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap tidak layaknya pegawai dalam memberikan pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat tidak akan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan pegawai yang professional untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah kabupaten /kota. Contohnya seperti yang dialami oleh Ibu Herawati, seorang CPNS tenaga guru SD warga Meukek. Dalam SK pengangkatan ia ditugaskan di sebuah SD di kawasan Kecamatan Kluet Tengah. Ternyata ketika ia mendatangi SD tersebut tidak ada. Akhirnya ia belum tahu harus bekerja di mana, sementara SK pengangkatan menjadi CPNS telah didapatkannya. Herawati tidak sendiri, beberapa CPNS yang lainnya juga mengalami nasib yang serupa, kasusnya pun berbeda-beda. Berdasarkan investigasi Global di BKPP X, Jumat (11/9) terungkap, dari 242 CPNS formasi umum tahun 2008 yang telah diserahkan SK nya itu, mayoritas dari keseluruhannya disinyalir kuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dalam kenyataannya pelayanan yang diberikan pegawai belum sesuai dengan yang diharapkan. Adanya anggapan bahwa di era otonomi daerah, kualitas pelayanan publik justru semakin buruk dari sebelumnya (Sherwod 1997:7 dalam Revida 2007:1) bahwa profesionalisme pelayanan pemerintah didaerah sedang mengalami kemunduran. Aparatur Negara atau pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Dalam hal ini diperlukan pegawai yang profesional agar mampu meningkatkan mutu, pengetahuan, keterampilan karena didorong dengan banyaknya tanggung jawab tugas pemerintah serta pengabdiannya kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Pegawai atau aparatur pemerintah yang profesional sangat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa pegawai pemerintah sebagai penentu, perencana, pelaksana, dan pengawas administrasi pemerintahan.
Kurangnya profesionalisme aparatur dalam pengelolaan pelayanan publik mengakibatkan kurangnya kemauan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan adanya rasa apatis masyarakat terhadap pemerintahan mengakibatkan masyarakat merasa tersisihkan dari proses pemerintahan.
Dari berbagai bidang pekerjaan yang digeluti aparatur pemerintah jelas sekali yang menjadi permasalahan adalah menyangkut kekurang-profesionalan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas penting yang dipercayakan kepadanya sehingga mengakibatkan banyak kerugian di pihak masyarakat yang sangat menginginkan hasil kerja pegawai yang optimal dalam memberikan pelayanan publik.
Mengingat pentingnya profesionalisme kerja sebagai persyaratan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap pegawai dituntut untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya, berdasarkan asumsi saya terlihat bahwa profesionalisme kerja pegawai belumlah sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu profesionalisme kerja yang dapat mendukung terlaksananya dan terwujudnya kualitas pelayanan yang lebih baik.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten X).”

B. PerumusanMasalah
Dalam penelitian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya dengan jelas, sehingga akan jelas pula darimana harus dimulai, kemana harus pergi dan apa yang akan dilakukan. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah meng-intepretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian, (Arikunto, Suharsimi, 1996: 19). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “Sejauh Mana Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten X?”

C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset khusus dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri.
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana profesionalisme kerja pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten X.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten X kepada masyarakat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten X.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menambah pengetahuan dan referensi tentang bagaimana patokan / standar dari pengukuran kualitas pelayanan publik.

Secara subyektif Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam menulis karya ilmiah tentang profesionalisme kerja pegawai dan kualitas pelayanan publik.
Secara praktis. Sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten X dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional.

Secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik dalam bidang ini.

E. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian yaitu cara-cara yang diperoleh untuk mendapatkan data yang diperlukan diantaranya melalui

  1. Penelitian lapangan
  2. Wawancara
  3. Angket / kusioner
  4. Observasi
  5. Penelitian kepustakaan

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran singkat mengenai tulisan materia tersebut, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I             : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian

BAB II                        : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian sebagai landasan dalam melakukan analisa dan pembahasan.

BAB III          : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum kinerja sebuah kabupaten X

BAB IV          : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas lebih mendalam tentang pelayanan publik dan kinerja pegawai pada kabupaten/kota X

BAB V            : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan hasil pembahasan serta saran-saran yang mungkin menjadi masukan yang membangun bagi tempat penulis melakukan riset.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.co.id

( referensi skripsi pada pelayanan dan kinerja pegawai publik pada kabupaten Bekasi )

N A M A        : S U W A R T I N I

N I M              : 224109349

K E L A S      :  G

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta selain kota pelajar juga merupakan salah satu tempat wisata di Indonesia yang banyak didatangi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan meningkatnya perkembangan bisnis di kota Yogyakarta sekarang ini, serta persaingan bisnis yang begitu ketat di Yogyakarta, maka meningkatnya sarana transportasi barang baik melalui moda transportasi darat, maupun udara. Para pelaku kegiatan bisnis menginginkan agar produknya dapat didistribusikan dengan cepat, tepat dan aman sampai diterima konsumennya.

Dengan demikian jelas bahwa peran jasa transportasi sangat begitu penting dalam menjawab tantangan ekonomi tersebut. Sarana dan prasarana harus baik dan memadai, seperti, jalan raya, dan Bandar udara harus memenuhi syarat yang baik atau layak digunakan untuk dapat memudahkan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Bukan hanya itu, moda transportasi darat, laut dan udara harus beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab atas pelayanan terhadap konsumennya, seperti menawarkan jasa berupa pengangkutan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman, selamat sampai tujuan.

Adanya produk-produk hasil dari kegiatan industri besar maupun kecil serta usaha kecil dan menengah membuat kebutuhan akan jasa pengangkutan barang semakin diperlukan. Para pengusaha dapat memilih moda transportasi dapat memilih yang ingin digunakan untuk pengiriman hasil dari industrinya. Salah satu moda transportasi yang digunakan para pelaku bisnis adalah moda transportasi udara.

Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan barang dipindahkan atau diangkut dari tenpat asal ke tempat tujuan adalah karena barang akan lebih tinggi nilainya di tempat tujuan dari pada di tempat asalnya. Oleh sebab itu, dikatakan transportasi memberikan nilai waktu dan nilai tempat kepada barang yang diangkut, dimana nilai-nilai tersebut lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Kedua nilai tersebut sebagai barang dalam bentuk jasa da mempunyai harga. Dengan demikian nilai atau jasa merupakan output dari perusahaan angkutan.

PT Antarareja Prima Antaran / RPX merupakan salah satu SBU ( Strategic Business Unit) dari Repex Wahana yang menyediakan jasa pelayanan angkutan domestik untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengetahuan dan dukungan dari seluruh karyawan yang berdedikasi tinggi, PT Antareja Prima Antaran siap untuk untuk memberi layanan transportasi yang mendukung One Stop Logistic dari Repex wahana yang cabangnya tersebar dibanyak daerah di Indonesia dan setiap cabangnya melayani permintaan barang dari pemilik barang (shipper) dapat dibayangkan banyaknya jumlah barang yang perlu didiastribusikan dengan jarak kota bervariasi.

Barang yang dapat diangkut sebagai kargo itu secara umum terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu general cargo (barang umum) dan special cargo (barang yang membutuhkan penanganan khusus). Semua jenis kargo tadi membutuhkan prosedur dan dokumentasi, agar dapat disimpan di gudang untuk kemudian loading ke pesawat. Untuk pengiriman barang yang termasuk ke dalam barang umum domestik, walaupun tidak memerlukan penanganan yang khusus, tetapi prosedur, dokumentasi dan penanganannya tetap harus ditangani dengan baik.

Prosedur apa saja yang harus dilalui oleh shipper atau agent dalam melakukan pengiriman kargo, khususnya untuk kargo domestik beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan, PT Antareja Prima Antaran / RPX didukung dengan pengetahuan dan dukungan dari seluruh karyawan yang berdedikasi tinggi mampu menjawab kebutuhan zaman. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul: “OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN KARGO DOMESTIK  PT ANTAREJA PRIMA ANTARAN CABANG YOGYAKARTA TAHUN 2010”.

 

B.     Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1.      Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi:

a.         Masalah peralatan, yaitu peralatan penunjang yang  kurang memadai dari segi jumlahnya di bagian operasional.

b.         Masalah sumber daya manusia, yaitu kurang disiplin dan patuhnya para karyawan dalam penanganan proses pendistribusian kargo domestik.

c.         Masalah time utility, terjadinya keterlambatan dalam proses pendistribusian barang.

2.      Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis hanya membatasi analisis ini hanya berada di dalam ruang lingkup hanya  pada bagian operasional pada PT Antareja Prima Antaran cabang Bandung dan sejauh mana proses kinerja mereka dapat berperan, sehingga kemudian akan berpengaruh terhadap proses yang dapat meningkatkan optimalisasi pendistribusian kargo  domestik  PT Antareja Prima Antaran cabang Yogyakarta tahun 2010.

3.      Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

a.       Bagaimana Proses Pendistribusian Kargo Domestik PT. Antareja Prima Antaran cabang Yogyakarta?

b.      Bagaimana Optimalisasi Pendistribusian Kargo Domestik PT. Antareja Prima Antaran  cabang Yogyakarta?

c.       Apa Akar permasalahan utama Optimalisasi Pendistribusian Kargo Domestik PT. Antareja Prima Antaran Yogyakarta? serta tindak lanjut/solusi terhadap akar permasalahan ?

C.    Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a.       Untuk mengetahui pendistribusian kargo domestik pada PT Antareja Prima Antaran.

b.      Untuk mengetahui Optimalisasi Pendistribusian Kargo Domestik             PT. Antareja Prima Antaran cabang – cabang

c.       Untuk mengetahui akar permasalahan utama serta tindak lanjut atau solusi                          terhadap akar permasalahan pada Optimalisasi Pendistibusian Kargo Domestk  pada PT. Antareja Prima Antaran cabang Yogyakarta.

1.      Manfaat Penelitian

a.      Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang pendistribusian kargo.

b.      Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan atau input di dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang terkait dengan pendistribusian kargo domestik, agar perusahaan dapat melihat secara objektif faktor-faktor yang dapat meningkatkan optimalisasi pendistribusian kargo domestik.

c.       Bagi STMT Trisakti

Sebagai informasi tambahan dan sekaligus sebagai data dokumentasi perpustakaan STMT Trisakti.

 

D.    Metedologi Penelitian

Metodologi Penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

1.      Metode Pengumpulan Data

a.       Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, hasil dari pengumpulan data yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung).

1.      Interview / wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mewawancara pihak yang berwenang pada perusahaan tersebut.

2.      Angket

Yaitu dalam bentuk kuesioner dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis agar mendapatkan jawaban yang tepat.

3.      Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung tentang aktivitas perusahaan.

b.      Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Hasil dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Penelitian kepustakaan termasuk hasil penelitian melalui segala bahan tertulis daam bentuk teks books dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

 

2.      Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis tentang optimalisasi pendistribusian kargo, maka penelitian ini menggunakan metode analisis fishbone (diagram sebab-akibat) yaitu analisis yang menunjukan hubungan sebab akibat antara karakteristik mutu dan faktor.

 

 

Contoh diagram fishbone terdapat pada gambar I.1

 

Sumber : Vincent Gaspersz, (2006 :107).

Cara membuat diagram sebab–akibat untuk mengindentifikasikan sebab yaitu:

1)         Identifikasikan semua faktor           yang relevan melalui pengujian dan diskusi oleh banyak orang.

            Faktor yang sangat kuat mempengaruhi karakteristik harus ditentukan dari yang terdaftar dalam diagram. Bila sebuah faktor ditinggalkan pada awal diskusi sebelum diagram dibuat, maka tidak akan muncul pada tahap akhir. Konsekuensinya,diskusi oleh semua orang yang berkepentingan tidak boleh dihilangkan pada persiapan diagram yang lengkap dan tidak boleh gagal.

2)         Nyatakan karakteristik senyata mungkin.

            Karakteristik yang dinyatakan secara abstrak hanya akan menghasilkan diagram sebab-akibat yang terlalu umum, walaupun diagram ini tidak berisi kesalahan mendasar dari pandangan sebab-akibat, tetapi tidak akan berguna untuk memecahkan masalah yang nyata.

3)         Buatlah diagram sebab-akibat yang berjumlah sama dengan karakteristik.

            Kesalahan dalam berat dan panjang pada produk yang sama akan mempunyai struktur sebab-akibat yang berbeda, dan ini yang harus dianalisis dalam dua diagram yang terpisah. Mencoba memasukkan segalanya dalam satu diagram besar yang tidak terkelola, dan membuat pemecahan masalah yang sangat sulit.

4)         Pilihlah karakteristik dan faktor yang dapat diukur.

            Sesudah menyelesaikan diagram sebab-akibat, perlu memahami kekuatan hubungan sebab-akibat secara objektif dengan menggunakan data. Untuk tujuan ini, kedua karakteristik dan faktor penyebab harus dapat diukur. Bila tidak mungkin mengukurnya, anda harus mencoba membuatnya agar dapat diukur, atau carilah karakteristik yang dapat mengganti.

5)         Temukan faktor yang dapat diuji untuk diambil tindakan.

            Bila sebab yang telah diidentifikasikan tidak dapat dikerjakan, persoalan tidak dapat dipecahkan. Bila perbaiakan dipengaruhi, sebab harus dipecah pada tingkat dimana mereka dapat dikerjakan, kebalikannya mengidentifikasikannya akan menjadi latihan yang tidak berarti.

Menentukan bobot kebalikan (Henry Tanjung).

Menurut Sugiono (2009:49) menentukan bermasalah atau tidak bermasalahnya suatu faktor penyebab dengan menggunakan rumus menghitung mean : ME = Sxi/n

Keterangan :

ME      : Mean

S          : Epilision

Xi        : Nilai ukur dari variabel ke i

n          : Jumlah individu

 

E.     Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambar singkat mengenai materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I             :  PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitiaan, metodelogi penelitiaan dan sistematika penulisan.

BAB II            :  LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian sebagai landasan dalam melakukan analisa dan pembahasan.

BAB III          :  GAMBARAN UMUM PT ANTAREJA PRIMA ANTARAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi dari perusahaan, bidang usaha yang dijalani dan struktur organisasi.

BAB IV          :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas lebih mendalam tentang proses pendistribusian kargo, untuk mengetahui fakor-faktor yang dapat meningkatkan optimalisasi pendistribusian kargo domestik dan solusi untuk mengoptimalkan pendistribusian kargo pada PT Antareja Prima Antaran.

BAB V            :  PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan hasil pembahasan serta saran-saran yang mungkin menjadi masukan yang membangun bagi tempat penulis melakukan riset.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

referensi skripsi tahun 2020-2011

MAKALAH SEMINAR

Posted: November 2, 2011 in Uncategorized

Nama                :     MERRY FITRIA

NIM                   :     224309143

Mata Kuliah            :      SEMINAR

Judul                :    PERANAN KANTOR SYAHBANDAR UTAMA TANJUNG PRIOK DALAM PENGAWASAN SERTA

                                 PEMBINAAN KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

A.           LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga dibutuhkan perekat antar pulau agar tetap satu kesatuan Negara Republik Indonesia, menyebabkan transportasi laut menjadi media perekat yang sangat penting, disamping perekat, transportasi laut juga digunakan untuk mendistribusikan barang dan jasa guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peranan transportasi laut merupakan bagian yang sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara, ini berarti adanya hubungan transportasi antar pulau atau antar negara dilakukan melalui sarana transportasi laut.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan internasional yang melayani angkutan laut baik dalam dan luar negeri dengan frekuensi kunjungan kapal yang sangat tinggi sehingga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu penunjang sektor perekonomian Indonesia terbesar mencapai kisaran diatas

60 %. Oleh karenanya, sebagai barometer perekonomian untuk sektor transportasi laut maka Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelabuhan-pelabuhan lain di lingkungan Negara Republik Indonesia.

Kantor Syahbandar  Utama Tanjung Priok adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di Perairan Pelabuhan Tanjung Priok. Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok dipimpin oleh seorang pejabat setingkat esselon II dan dibantu 4 (empat) orang pejabat setingkat eselon III yang terbagi dalam 2 (dua) fungsi yaitu pelaksana fungsi teknis terdiri atas Bidang Teknis Kelaiklautan Kapal, Bidang Teknis Penjagaan dan Penyelamatan, dan Bidang Teknis Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dan pelaksana fungsi administrative yaitu Bagian Tata Usaha. Masing-masing fungsi baik teknis dan administrative terbagi dalam beberapa seksi dan sub bagian.

Sebagai unit pelaksana teknis sub sektor Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok khususnya yang melayani fungsi teknis Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dibagi atas 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Seksi Penunjang Angkutan Laut dan Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Seksi Pengawasan Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan.

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional merupakan pelabuhan terbesar yang melayani arus bongkar muat barang, hewan dan penumpang baik dalam negeri maupun luar negeri terdiri atas ratusan perusahaan masing-masing bergerak dibidang angkutan laut nasional, Keagenan / Representative Agent, Perusahaan Bongkar Muat, dan Perusahaan-perusahaan yang terkait lainnya sebagai penunjang angkutan laut sehingga sebagai pemegang fungsi koordinasi, Kantor Syahbandar diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam upaya pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan disektor transportasi laut.

B.           RUANG LINGKUP

Salah satu tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan yang didelegasikan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut nasional maupun keagenan yang melaksanakaan kegiatan kerjanya / operasionalnya di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok, karenanya pembahasan Kertas Kerja Perorangan (KKP) ini di batasi ruang lingkupnya pada Pembinaan Terhadap Perusahaan Angkutan Laut di maksud.

C.           METODE PENULISAN

Dalam penyusunan makalah ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1.        Daftar Pustaka

Kantor Syahbandar sebagai pelaksana teknis pemerintahan pada sektor Perhubungan Laut berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing pelabuhan serta pustaka yang tersedia pada saat mengikuti diklat yang menjadi acuan dalam penyusunan Kertas Kerja Perorangan (KKP) ini

2.        Obyek Praktis

Sebagai pelaksana tugas pada Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, pelaksanaan dan sosialisasi perundang-undangan, peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan secara berkesinambungan telah diterapkan kepada para Perusahaan Angkutan Laut di lingkungan kerja Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sehingga diperoleh sejumlah data-data / informasi sebagai acuan Pemerintah dalam upaya penegakan peraturan-peraturan yang berlaku.

D.           SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I      :     PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat Latar Belakang, Ruang Lingkup, Metode Penulisan dan Sistimatika Penulisan.

Bab II     :     DATA DAN PERMASALAHAN

Berisi tentang data dan identifikasi masalah.

Bab III    :     ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

Terdiri atas landasan hukum, analisis masalah dan pemecahan terhadap masalah yang ada.

Bab IV   :     PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang ada.


BAB II

DATA DAN PERMASALAHAN

A.           DATA

Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang beroperasi di lingkungan kerja Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok menurut data tahun 2009 dan seberapa giatnya mereka dalam menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Adpel Utama Tanjung Priok.

DATA PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN TAHUN 2009

NO

NAMA PERUSAHAAN

BULAN

8

9

10

11

12

1 PT. Admiral Line V V V V V
2 PT. Alkan Abadi V V V V V
3 PT. Andhika Lines V V
4 PT. Andika Buana Lines V V V
5 PT. Arpeni Pratama Ocean Lines V V
6 PT. Artha Jaya Samudera V V V
7 PT. Armada Samudera Persada V V V
8 PT. A Y U V
9 PT. Bahari Eka Nusantara V V V V
10 PT. Bangun Putra Remaja V
11 PT. Baruna Raya Logistics V V V V
12 PT. Baruna Shipping Line V V V

13

PT. Batam Samudera V V V

14

PT. Bintang Jasa Samudera Line V V V V V

15

PT. Bintika Bangun Nusa V V

16

PT. Bukit Merapin Nusantara Lines V V V V

17

PT. Bumi Laut Shipping Services V V V V V

18

PT. Caraka Tirta Perkasa V V

19

PT. Cahaya Bintang Respati V V V V

20

PT. Delimuda Nusantara V V V

21

PT. Djakarta Llyod V

22

PT. Evergreen Shipping Agency Ind V V V V V

23

PT. Gesuri Llyod V V V V V

24

PT. Humpuss Intermoda Transport V V

25

PT. Indobaruna Bulk Transport V V V

26

PT. Jaya Kusuma Perdana Line V V

27

PT. Karana Line V V V

28

PT. K’Line Indonesia V V V

29

PT. Maskapai Pelayaran Pulau Laut V

30

PT. Meratus Lines V V V V

31

PT. Munic Lines V

32

PT. Newshipp Nusa Bersama V V V V

33

PT. NYK Line Indonesia V V V

34

PT. Ocean Global Shipping V V V

35

PT. Pel. Nusantara Panurjwan V V V V V

36

PT. Pelni V V V V V

37

PT. Pertamina Tongkang V V

38

PT. Pilindo Megah Selatan V V V

39

PT. Prima Vista V V

40

PT. Rigtenders Indonesia V V V

41

PT. Salam Pasifik Indonesia Line V V V

42

PT. Samudera Indonesia Tbk V

43

PT. Samudera Shipping Services V V V V

44

PT. Tanto Intim Line V

45

PT.Tempuran Emas Tbk V V V V

Sumber data, catatan penyampaian laporan bulanan tahun 2009

B.           IDENTIFIKASI MASALAH

Data yang ditampilkan diatas merupakan data yang telah di kumpulkan / dikolektif penulis mulai dari bulan Agustus s/d Desember 2009 sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penertiban kewajiban perusahaan angkutan laut salah satunya penyampaian laporan bulanan dan kegiatan operasional perusahaan angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Priok serta penilikan persyaratan kelengkapan dokumen angkutan laut seperti PKKA, RPT, DSB, Deviasi dan lain sebagainya.

Walaupun kewajiban-kewajiban tersebut telah diatur dalam KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan telah dituangkan dalam rekomendasi untuk melakukan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok, ternyata masih belum seluruhnya memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan, hal ini di sebabkan berkaitan dengan :

1.        Terbatasnya sarana yang disiapkan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok seperti kendaraan operasional pada setiap bidang teknis sehingga pengawasan kelapangan belum dapat sepenuhnya diimplementasikan dan akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang lolos dari pengamatan.

2.        Minimnya anggota pelaksana operasional di lapangan untuk saat ini jumlah keseluruhan pegawai Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan hanya 92 orang yang difungsikan untuk tugas administrative dan operasional lapangan, ini sangat berbanding jauh dengan frequensi kegiatan para pengguna dan penyedia jasa di Pelabuhan Tanjung Priok.

3.        Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap aturan yang dituangkan dalam KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

4.        Bahwa aturan-aturan yang telah diterbitkan seperti KM. 33 masih banyak celah / kekurangannya dan masih hanya sekedar kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan . Tidak ada sanksi / efek jera sebagai konsekuensi pelanggaran peraturan.

BAB III

ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

A.           LANDASAN HUKUM

Dalam melakukan kegiatan usaha dibidang pelayaran telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

1.        Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang ini merupakan dasar hukum untuk melakukan semua kegiatan angkutan laut di Indonesia.

2.        Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan ini menerangkan semua kegiatan dan jenis angkutan di perairan dengan ketentuan dan sanksi-sanksi.

3.        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Merupakan landasan operasional perusahaan angkutan laut baik pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat.

4.        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.

Diatur bahwa Administrator Pelabuhan adalah instansi Pembina semua kegiatan penunjang angkutan laut dan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, yang didalamnya termasuk pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan angkutan laut.

5.        Dan yang paling terakhir adalah rekomendasi untuk melakukan kegiatan usaha yang diberikan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai instansi yang langsung melakukan pembinaan. Didalam rekomendasi di tuangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pelayaran selama melakukan kegiatan usaha di pelabuhan.

B.           ANALISA MASALAH

Dari beberapa landasan hukum yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat pengertian dari angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan angkutan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Dalam hal ini angkutan laut terdiri dari angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, angkutan laut perintis dan pelayaran rakyat.

Dalam makalah ini dibahas perusahaan angkutan laut nasional yang biasa disebut perusahaan pelayaran nasional yang berbadan hukum Indonesia melakukan kegiatan usaha angkutan laut di wilayah perairan Indonesia dari dan ke pelabuhan dalam negeri maupun ke luar negeri.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kegiatannya / operasional dan administratifnya setelah mendapat persetujuan dari Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu dengan menerbitkan SIUPAL sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan. Artinya persyaratan-persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh perusahaan dimaksud sebagai contoh ada beberapa perusahaan angkutan laut yang lalai dalam pemenuhan persyaratan seperti adanya pemindahan rute perjalanan kapal / deviasi trayek, adanya pengoperasian kapal telah habis masa waktunya, adanya anggota yang belum menjadi bagian asosiasi terkait seperti biasa dimana kapalnya beroperasi, adanya kapal-kapal yang tidak sesuai dengan daftar kapal yang tertera dalam daftar kapal milik (kurang lengkap dokumen kapalnya).

Adanya keagenan yang tidak memiliki kapal namun dapat beroperasi (pada saat SIUPAL diterbitkan ada kapal / setelah terbit kapal dijual) adanya perubahan bentuk kapal, namun tidak ada laporan dan ini menjadi suatu catatan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah pada unit pelaksana teknis Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

Terhadap perusahaan pelayaran nasional yang telah mendapatkan SIUPAL wajib :

1.        Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha angkutan laut.

2.        Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin usaha diterbitkan.

3.        Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

4.        Menyediakan fasilitas untuk angkutan pos.

5.        Melaporkan secara tertulis kepada Dirjen Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan pada perusahaan, untuk perusahaan angkutan nasional selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan tersebut.

6.        Melaporkan semua data kapal milik atau charter serta kapal yang di operasikan.

7.        Melaporkan pembukaan kantor cabang.

8.        Menyediakan akomodasi untuk prola.

Terhadap perusahaan angkutan laut yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan :

1.        Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK-3) kepada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok Cq. Bidang Lala dan Kepelabuhanan.

2.        Laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

3.        Laporan realisasi perjalanan kapal (Voyage Report) kepada Dirjen Perhubungan Laut.

4.        Laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Dari penyajian data diatas ternyata perusahaan pelayaran di lingkungan kerja Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok melalaikan kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan.

Hal ini sangat memprihatinkan sebab Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok kurang mendapat informasi yang berkelanjutan tentang seberapa aktifnya sebuah perusahaan di wilayah kerjanya.

Disamping laporan bulanan mungkin masih banyak kewajiban yang harus dipenuhi namun belum dilaksanakan dan tidak terpantau oleh petugas bidang lala dan kepelabuhanan hal ini terjadi karena :

1.        Kurangnya pengawasan dan pembinaan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok khususnya Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan yang begitu luas, disamping harus bekerja di lapangan juga harus menyiapkan laporan dan data kegiatan serta mengawasi semua perusahaan penunjang angkutan laut. Dengan kondisi sekarang staf Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebanyak 20 orang untuk menangani perusahaan pelayaran.

2.        Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap aturan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 17 tentang Pelayaran terutama KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaa Angkutan Laut, sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban.

Dalam membuka sebuah perusahaan pelayaran angkutan laut, Pemerintah mensyaratkan harus mempunyai minimal seorang tenaga ahli dibidang pelayaran minimal memiliki ijazah Diploma III dibidang pelayaran. Hal ini dapat kita artikan bahwa dibutuhkan pegawai / karyawan yang mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha pelayaran, dan diharapkan dalam melakukan usahanya meminimalisasi pelanggaran ketentuan yang berlaku sehingga perusahaan dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam melakukan usaha.

Tenaga ahli diperusahaan pelayaran ini banyak yang sudah lanjut usia dan tidak mengikuti perkembangan aturan-aturan yang berlaku dalam pelayaran, dan juga karena terjadi kebosanan-kebosanan karena melakukan hal-hal yang rutin, dan juga dimungkinkan ada perusahaan yang tenaga ahlinya tidak ada karena sudah pindah domisili atau pindah kerja tetapi tidak dilaporkan ke Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, karena pemilik perusahaan berfikir pekerjaannya dapat dilakukan tenaga orang lain yang tidak punya ijazah laut.

C.           PEMECAHAN MASALAH

Perusahaan angkutan laut diharapkan dalam menjalankan usahanya harus selalu berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga memahami hak dan kewajibannya. Disamping untuk menertibkan administrasi perusahaan pada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok juga untuk kelancaran usaha pelayaran agar tidak terjadi kendala di lapangan.

Untuk mengatasi hal-hal dalam permasalahan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.        Diperlukan pembinaan dan pengawasan perusahaan yang lebih intensif dengan melakukan registrasi ulang semua perusahaan pelayaran, untuk mengetahui keberadaan perusahaan sekaligus penertiban administrasi perusahaan pada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok untuk pengawasan selanjutnya.

Dalam daftar ulang petugas Lala dan Kepelabuhan mengecek kembali semua persyaratan administrasi perusahaan meliputi :

a.        Administrasi kepemilikan perusahaan.

b.        Domisili Perusahaan.

c.        Perubahan-perubahan administrative yang terjadi perusahaan

d.        Menginventarisir data kapal milik maupun kapal yang di operasikan agar dapat mengetahui potensi armada yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dari hasil registrasi ulang yang dilakukan, sebagai wujudnya diterbitkan Sertifikat Tanda Pendaftaran Perusahaan yang terdaftar di Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, dan akan dilakukan pengawasan terus-menerus, sehingga perusahaan pelayaran merasa terawasi dan dibina, sehingga akan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban menyampaikan laporan bulanan dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

2.        Sebagai instansi Pembina perusahaan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis kepada perusahaan pelayaran. Salah satu bentuk pembinaan yang adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan usaha angkutan laut yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan angkutan laut. Kegiatan ini di lakukan di Kantor Adpel Utama Tanjung Priok, dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan melibatkan :

a.        Perusahaan Pelayaran Nasional.

b.        DPP INSA Jaya.

c.        Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.

d.        Instansi Terkait di Pelabuhan Tanjung Priok.

e.        Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai nara sumber.

Setelah seminar sehari ini diharapkan perusahaan pelayaran semakin memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok dan instansi maupun asosiasi yang bersangkutan dapat memberikan perhatian yang serius dalam memajukan perusahaan pelayaran yang ada di wilayahnya.

BAB IV

PENUTUP

A.           KESIMPULAN

1.        Penyampaian laporan bulanan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan pelayaran merupakan dampak dari kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, sehingga perusahaan pelayaran tidak merasa terawasi.

2.        Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap peraturan yang berlaku mengakibatkan ketidaktahuan dan kealpaan dalam melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok

B.           SARAN

1.        Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai Pembina perusahaan penunjang angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Priok dihimbau untuk selalu melakukan pengawasan, salah satunya adalah penyampaian laporan bulanan dari perusahaan pelayaran.

2.        Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok melaksanakan sosialisasi KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang dilakukan melalui seminar-seminar dengan mengundang perusahaan pelayaran dan asosiasi terkait.

 DAFTAR PUSTAKA

1.        Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2.        Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

3.        Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 62 Tahun 2002, sebagaimana telah di ubah menjadi KM. 17 tahun 2004  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.

4.        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.