MAKALAH SEMINAR

Posted: November 2, 2011 in Uncategorized

Nama                :     MERRY FITRIA

NIM                   :     224309143

Mata Kuliah            :      SEMINAR

Judul                :    PERANAN KANTOR SYAHBANDAR UTAMA TANJUNG PRIOK DALAM PENGAWASAN SERTA

                                 PEMBINAAN KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

A.           LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga dibutuhkan perekat antar pulau agar tetap satu kesatuan Negara Republik Indonesia, menyebabkan transportasi laut menjadi media perekat yang sangat penting, disamping perekat, transportasi laut juga digunakan untuk mendistribusikan barang dan jasa guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peranan transportasi laut merupakan bagian yang sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara, ini berarti adanya hubungan transportasi antar pulau atau antar negara dilakukan melalui sarana transportasi laut.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan internasional yang melayani angkutan laut baik dalam dan luar negeri dengan frekuensi kunjungan kapal yang sangat tinggi sehingga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu penunjang sektor perekonomian Indonesia terbesar mencapai kisaran diatas

60 %. Oleh karenanya, sebagai barometer perekonomian untuk sektor transportasi laut maka Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelabuhan-pelabuhan lain di lingkungan Negara Republik Indonesia.

Kantor Syahbandar  Utama Tanjung Priok adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di Perairan Pelabuhan Tanjung Priok. Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok dipimpin oleh seorang pejabat setingkat esselon II dan dibantu 4 (empat) orang pejabat setingkat eselon III yang terbagi dalam 2 (dua) fungsi yaitu pelaksana fungsi teknis terdiri atas Bidang Teknis Kelaiklautan Kapal, Bidang Teknis Penjagaan dan Penyelamatan, dan Bidang Teknis Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dan pelaksana fungsi administrative yaitu Bagian Tata Usaha. Masing-masing fungsi baik teknis dan administrative terbagi dalam beberapa seksi dan sub bagian.

Sebagai unit pelaksana teknis sub sektor Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok khususnya yang melayani fungsi teknis Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dibagi atas 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Seksi Penunjang Angkutan Laut dan Tenaga Kerja Bongkar Muat dan Seksi Pengawasan Fasilitas dan Pelayanan Pelabuhan.

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional merupakan pelabuhan terbesar yang melayani arus bongkar muat barang, hewan dan penumpang baik dalam negeri maupun luar negeri terdiri atas ratusan perusahaan masing-masing bergerak dibidang angkutan laut nasional, Keagenan / Representative Agent, Perusahaan Bongkar Muat, dan Perusahaan-perusahaan yang terkait lainnya sebagai penunjang angkutan laut sehingga sebagai pemegang fungsi koordinasi, Kantor Syahbandar diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam upaya pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan disektor transportasi laut.

B.           RUANG LINGKUP

Salah satu tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan yang didelegasikan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut adalah melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut nasional maupun keagenan yang melaksanakaan kegiatan kerjanya / operasionalnya di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok, karenanya pembahasan Kertas Kerja Perorangan (KKP) ini di batasi ruang lingkupnya pada Pembinaan Terhadap Perusahaan Angkutan Laut di maksud.

C.           METODE PENULISAN

Dalam penyusunan makalah ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1.        Daftar Pustaka

Kantor Syahbandar sebagai pelaksana teknis pemerintahan pada sektor Perhubungan Laut berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing pelabuhan serta pustaka yang tersedia pada saat mengikuti diklat yang menjadi acuan dalam penyusunan Kertas Kerja Perorangan (KKP) ini

2.        Obyek Praktis

Sebagai pelaksana tugas pada Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, pelaksanaan dan sosialisasi perundang-undangan, peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan secara berkesinambungan telah diterapkan kepada para Perusahaan Angkutan Laut di lingkungan kerja Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sehingga diperoleh sejumlah data-data / informasi sebagai acuan Pemerintah dalam upaya penegakan peraturan-peraturan yang berlaku.

D.           SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I      :     PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat Latar Belakang, Ruang Lingkup, Metode Penulisan dan Sistimatika Penulisan.

Bab II     :     DATA DAN PERMASALAHAN

Berisi tentang data dan identifikasi masalah.

Bab III    :     ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

Terdiri atas landasan hukum, analisis masalah dan pemecahan terhadap masalah yang ada.

Bab IV   :     PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang ada.


BAB II

DATA DAN PERMASALAHAN

A.           DATA

Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang beroperasi di lingkungan kerja Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok menurut data tahun 2009 dan seberapa giatnya mereka dalam menyampaikan laporan bulanan ke Kantor Adpel Utama Tanjung Priok.

DATA PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN TAHUN 2009

NO

NAMA PERUSAHAAN

BULAN

8

9

10

11

12

1 PT. Admiral Line V V V V V
2 PT. Alkan Abadi V V V V V
3 PT. Andhika Lines V V
4 PT. Andika Buana Lines V V V
5 PT. Arpeni Pratama Ocean Lines V V
6 PT. Artha Jaya Samudera V V V
7 PT. Armada Samudera Persada V V V
8 PT. A Y U V
9 PT. Bahari Eka Nusantara V V V V
10 PT. Bangun Putra Remaja V
11 PT. Baruna Raya Logistics V V V V
12 PT. Baruna Shipping Line V V V

13

PT. Batam Samudera V V V

14

PT. Bintang Jasa Samudera Line V V V V V

15

PT. Bintika Bangun Nusa V V

16

PT. Bukit Merapin Nusantara Lines V V V V

17

PT. Bumi Laut Shipping Services V V V V V

18

PT. Caraka Tirta Perkasa V V

19

PT. Cahaya Bintang Respati V V V V

20

PT. Delimuda Nusantara V V V

21

PT. Djakarta Llyod V

22

PT. Evergreen Shipping Agency Ind V V V V V

23

PT. Gesuri Llyod V V V V V

24

PT. Humpuss Intermoda Transport V V

25

PT. Indobaruna Bulk Transport V V V

26

PT. Jaya Kusuma Perdana Line V V

27

PT. Karana Line V V V

28

PT. K’Line Indonesia V V V

29

PT. Maskapai Pelayaran Pulau Laut V

30

PT. Meratus Lines V V V V

31

PT. Munic Lines V

32

PT. Newshipp Nusa Bersama V V V V

33

PT. NYK Line Indonesia V V V

34

PT. Ocean Global Shipping V V V

35

PT. Pel. Nusantara Panurjwan V V V V V

36

PT. Pelni V V V V V

37

PT. Pertamina Tongkang V V

38

PT. Pilindo Megah Selatan V V V

39

PT. Prima Vista V V

40

PT. Rigtenders Indonesia V V V

41

PT. Salam Pasifik Indonesia Line V V V

42

PT. Samudera Indonesia Tbk V

43

PT. Samudera Shipping Services V V V V

44

PT. Tanto Intim Line V

45

PT.Tempuran Emas Tbk V V V V

Sumber data, catatan penyampaian laporan bulanan tahun 2009

B.           IDENTIFIKASI MASALAH

Data yang ditampilkan diatas merupakan data yang telah di kumpulkan / dikolektif penulis mulai dari bulan Agustus s/d Desember 2009 sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penertiban kewajiban perusahaan angkutan laut salah satunya penyampaian laporan bulanan dan kegiatan operasional perusahaan angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Priok serta penilikan persyaratan kelengkapan dokumen angkutan laut seperti PKKA, RPT, DSB, Deviasi dan lain sebagainya.

Walaupun kewajiban-kewajiban tersebut telah diatur dalam KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan telah dituangkan dalam rekomendasi untuk melakukan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok, ternyata masih belum seluruhnya memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan, hal ini di sebabkan berkaitan dengan :

1.        Terbatasnya sarana yang disiapkan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok seperti kendaraan operasional pada setiap bidang teknis sehingga pengawasan kelapangan belum dapat sepenuhnya diimplementasikan dan akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang lolos dari pengamatan.

2.        Minimnya anggota pelaksana operasional di lapangan untuk saat ini jumlah keseluruhan pegawai Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan hanya 92 orang yang difungsikan untuk tugas administrative dan operasional lapangan, ini sangat berbanding jauh dengan frequensi kegiatan para pengguna dan penyedia jasa di Pelabuhan Tanjung Priok.

3.        Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap aturan yang dituangkan dalam KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

4.        Bahwa aturan-aturan yang telah diterbitkan seperti KM. 33 masih banyak celah / kekurangannya dan masih hanya sekedar kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan . Tidak ada sanksi / efek jera sebagai konsekuensi pelanggaran peraturan.

BAB III

ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

A.           LANDASAN HUKUM

Dalam melakukan kegiatan usaha dibidang pelayaran telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

1.        Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang ini merupakan dasar hukum untuk melakukan semua kegiatan angkutan laut di Indonesia.

2.        Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan ini menerangkan semua kegiatan dan jenis angkutan di perairan dengan ketentuan dan sanksi-sanksi.

3.        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Merupakan landasan operasional perusahaan angkutan laut baik pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat.

4.        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.

Diatur bahwa Administrator Pelabuhan adalah instansi Pembina semua kegiatan penunjang angkutan laut dan merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, yang didalamnya termasuk pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan angkutan laut.

5.        Dan yang paling terakhir adalah rekomendasi untuk melakukan kegiatan usaha yang diberikan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai instansi yang langsung melakukan pembinaan. Didalam rekomendasi di tuangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pelayaran selama melakukan kegiatan usaha di pelabuhan.

B.           ANALISA MASALAH

Dari beberapa landasan hukum yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat pengertian dari angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan angkutan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Dalam hal ini angkutan laut terdiri dari angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, angkutan laut perintis dan pelayaran rakyat.

Dalam makalah ini dibahas perusahaan angkutan laut nasional yang biasa disebut perusahaan pelayaran nasional yang berbadan hukum Indonesia melakukan kegiatan usaha angkutan laut di wilayah perairan Indonesia dari dan ke pelabuhan dalam negeri maupun ke luar negeri.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kegiatannya / operasional dan administratifnya setelah mendapat persetujuan dari Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu dengan menerbitkan SIUPAL sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan. Artinya persyaratan-persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh perusahaan dimaksud sebagai contoh ada beberapa perusahaan angkutan laut yang lalai dalam pemenuhan persyaratan seperti adanya pemindahan rute perjalanan kapal / deviasi trayek, adanya pengoperasian kapal telah habis masa waktunya, adanya anggota yang belum menjadi bagian asosiasi terkait seperti biasa dimana kapalnya beroperasi, adanya kapal-kapal yang tidak sesuai dengan daftar kapal yang tertera dalam daftar kapal milik (kurang lengkap dokumen kapalnya).

Adanya keagenan yang tidak memiliki kapal namun dapat beroperasi (pada saat SIUPAL diterbitkan ada kapal / setelah terbit kapal dijual) adanya perubahan bentuk kapal, namun tidak ada laporan dan ini menjadi suatu catatan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah pada unit pelaksana teknis Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

Terhadap perusahaan pelayaran nasional yang telah mendapatkan SIUPAL wajib :

1.        Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha angkutan laut.

2.        Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin usaha diterbitkan.

3.        Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

4.        Menyediakan fasilitas untuk angkutan pos.

5.        Melaporkan secara tertulis kepada Dirjen Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan pada perusahaan, untuk perusahaan angkutan nasional selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan tersebut.

6.        Melaporkan semua data kapal milik atau charter serta kapal yang di operasikan.

7.        Melaporkan pembukaan kantor cabang.

8.        Menyediakan akomodasi untuk prola.

Terhadap perusahaan angkutan laut yang telah melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan :

1.        Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK-3) kepada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok Cq. Bidang Lala dan Kepelabuhanan.

2.        Laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

3.        Laporan realisasi perjalanan kapal (Voyage Report) kepada Dirjen Perhubungan Laut.

4.        Laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Dirjen Perhubungan Laut.

Dari penyajian data diatas ternyata perusahaan pelayaran di lingkungan kerja Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok melalaikan kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan.

Hal ini sangat memprihatinkan sebab Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok kurang mendapat informasi yang berkelanjutan tentang seberapa aktifnya sebuah perusahaan di wilayah kerjanya.

Disamping laporan bulanan mungkin masih banyak kewajiban yang harus dipenuhi namun belum dilaksanakan dan tidak terpantau oleh petugas bidang lala dan kepelabuhanan hal ini terjadi karena :

1.        Kurangnya pengawasan dan pembinaan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok khususnya Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan yang begitu luas, disamping harus bekerja di lapangan juga harus menyiapkan laporan dan data kegiatan serta mengawasi semua perusahaan penunjang angkutan laut. Dengan kondisi sekarang staf Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebanyak 20 orang untuk menangani perusahaan pelayaran.

2.        Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap aturan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 17 tentang Pelayaran terutama KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaa Angkutan Laut, sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban.

Dalam membuka sebuah perusahaan pelayaran angkutan laut, Pemerintah mensyaratkan harus mempunyai minimal seorang tenaga ahli dibidang pelayaran minimal memiliki ijazah Diploma III dibidang pelayaran. Hal ini dapat kita artikan bahwa dibutuhkan pegawai / karyawan yang mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha pelayaran, dan diharapkan dalam melakukan usahanya meminimalisasi pelanggaran ketentuan yang berlaku sehingga perusahaan dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam melakukan usaha.

Tenaga ahli diperusahaan pelayaran ini banyak yang sudah lanjut usia dan tidak mengikuti perkembangan aturan-aturan yang berlaku dalam pelayaran, dan juga karena terjadi kebosanan-kebosanan karena melakukan hal-hal yang rutin, dan juga dimungkinkan ada perusahaan yang tenaga ahlinya tidak ada karena sudah pindah domisili atau pindah kerja tetapi tidak dilaporkan ke Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, karena pemilik perusahaan berfikir pekerjaannya dapat dilakukan tenaga orang lain yang tidak punya ijazah laut.

C.           PEMECAHAN MASALAH

Perusahaan angkutan laut diharapkan dalam menjalankan usahanya harus selalu berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga memahami hak dan kewajibannya. Disamping untuk menertibkan administrasi perusahaan pada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok juga untuk kelancaran usaha pelayaran agar tidak terjadi kendala di lapangan.

Untuk mengatasi hal-hal dalam permasalahan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.        Diperlukan pembinaan dan pengawasan perusahaan yang lebih intensif dengan melakukan registrasi ulang semua perusahaan pelayaran, untuk mengetahui keberadaan perusahaan sekaligus penertiban administrasi perusahaan pada Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok untuk pengawasan selanjutnya.

Dalam daftar ulang petugas Lala dan Kepelabuhan mengecek kembali semua persyaratan administrasi perusahaan meliputi :

a.        Administrasi kepemilikan perusahaan.

b.        Domisili Perusahaan.

c.        Perubahan-perubahan administrative yang terjadi perusahaan

d.        Menginventarisir data kapal milik maupun kapal yang di operasikan agar dapat mengetahui potensi armada yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dari hasil registrasi ulang yang dilakukan, sebagai wujudnya diterbitkan Sertifikat Tanda Pendaftaran Perusahaan yang terdaftar di Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, dan akan dilakukan pengawasan terus-menerus, sehingga perusahaan pelayaran merasa terawasi dan dibina, sehingga akan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban menyampaikan laporan bulanan dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok.

2.        Sebagai instansi Pembina perusahaan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis kepada perusahaan pelayaran. Salah satu bentuk pembinaan yang adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan usaha angkutan laut yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan angkutan laut. Kegiatan ini di lakukan di Kantor Adpel Utama Tanjung Priok, dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan melibatkan :

a.        Perusahaan Pelayaran Nasional.

b.        DPP INSA Jaya.

c.        Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.

d.        Instansi Terkait di Pelabuhan Tanjung Priok.

e.        Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai nara sumber.

Setelah seminar sehari ini diharapkan perusahaan pelayaran semakin memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan usaha di Pelabuhan Tanjung Priok dan instansi maupun asosiasi yang bersangkutan dapat memberikan perhatian yang serius dalam memajukan perusahaan pelayaran yang ada di wilayahnya.

BAB IV

PENUTUP

A.           KESIMPULAN

1.        Penyampaian laporan bulanan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan pelayaran merupakan dampak dari kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok, sehingga perusahaan pelayaran tidak merasa terawasi.

2.        Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pelayaran terhadap peraturan yang berlaku mengakibatkan ketidaktahuan dan kealpaan dalam melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok

B.           SARAN

1.        Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai Pembina perusahaan penunjang angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Priok dihimbau untuk selalu melakukan pengawasan, salah satunya adalah penyampaian laporan bulanan dari perusahaan pelayaran.

2.        Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok melaksanakan sosialisasi KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang dilakukan melalui seminar-seminar dengan mengundang perusahaan pelayaran dan asosiasi terkait.

 DAFTAR PUSTAKA

1.        Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

2.        Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

3.        Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 62 Tahun 2002, sebagaimana telah di ubah menjadi KM. 17 tahun 2004  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.

4.        Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s